Laut China Selatan telah lama menjadi arena persaingan geopolitik yang menantang di kawasan Indo-Pasifik, menguji kemampuan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dalam memainkan peran mediator dan penjaga stabilitas kolektif. Kompleksitas diplomasi yang dihadapi oleh ASEAN tidak hanya bersumber dari ketegangan dengan China, tetapi juga dari dinamika internal dan keragaman kepentingan ekonomi-strategis negara anggotanya. Data tahun 2025 yang dirilis oleh Institut Penelitian Strategis Internasional mengonfirmasi intensifikasi ketegangan, dengan China tercatat melakukan 120 insiden patroli dan aktivitas penguatan infrastruktur di wilayah yang diklaim oleh empat negara anggota ASEAN: Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei. Fakta ini membuktikan bahwa eskalasi situasi mengarah pada konsolidasi posisi de facto Beijing, menciptakan tekanan konkret terhadap prinsip kedaulatan dan tata kelola laut berdasarkan hukum internasional.
Fragmentasi Internal dan Perbedaan Postur Strategis di Kawasan
Diplomasi ASEAN dalam menghadapi konflik Laut China Selatan dihadapkan pada tantangan kohesi internal yang mendasar. Di satu sisi, Vietnam dan Filipina, yang berhadapan langsung dengan tindakan assertif China, cenderung mendorong blok regional untuk mengambil pendekatan yang lebih tegas dan kolektif, termasuk memobilisasi dukungan dari kekuatan ekstra-regional seperti Amerika Serikat. Di sisi lain, beberapa negara anggota ASEAN lainnya menunjukkan sikap yang lebih berhati-hati dan kooperatif, tidak terlepas dari ketergantungan ekonomi yang dalam terhadap China, baik dalam hal perdagangan, investasi, maupun proyek-proyek infrastruktur Belt and Road Initiative (BRI). Perpecahan sikap ini tidak hanya melemahkan posisi tawar kolektif ASEAN tetapi juga mempertanyakan efektivitas instrumen diplomasi seperti ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) dan perundingan Code of Conduct (COC) yang hingga kini berjalan lambat dan sarat kompromi.
Implikasi dari dilema ini sangat signifikan terhadap keseimbangan kekuatan (balance of power) di kawasan. Fragmentasi respons ASEAN memberikan ruang bagi China untuk menerapkan strategi divide and rule atau memanfaatkan celah diplomasi bilateral, sehingga secara bertahap mengubah status quo di Laut China Selatan. Jika tanpa adanya pemulihan yang signifikan terhadap kemampuan negosiasi terpadu, analisis mengindikasikan bahwa blok regional ini berisiko kehilangan relevansinya sebagai kekuatan penengah yang kredibel. Hal ini dapat mendorong negara-negara yang dirugikan untuk beralih ke jalur koalisi minilateral atau bahkan konfrontasi militer langsung, yang pada akhirnya akan mendestabilisasi keamanan maritim kawasan dan mengancam prinsip Zona Damai, Kebebasan, dan Netralitas (ZOPFAN) yang menjadi fondasi ASEAN.
Posisi Krusial dan Peran Strategis Indonesia dalam Menavigasi Kompleksitas
Sebagai negara kepulauan terbesar dan kekuatan pendiri ASEAN, Indonesia memikul peran krusial dan historis dalam diplomasi regional. Dapat dikatakan bahwa Indonesia berada dalam posisi yang paling tepat untuk berperan sebagai kekuatan moderat dan pemersatu, mengingat tidak adanya klaim teritorial yang tumpang tindih secara langsung dengan Beijing di perairan Natuna. Namun, kedaulatan atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di sekitar Kepulauan Natuna tetap menjadi titik friksi dengan klaim 'Sembilan Garis Putus-putus' China, sehingga kepentingan strategis Indonesia untuk menjaga integritas wilayah dan hak berdaulat atas sumber daya lautnya sangat jelas. Oleh karena itu, misi strategis Jakarta adalah memperkuat posisi diplomasinya secara aktif untuk mencegah fragmentasi internal ASEAN sekaligus menjaga prinsip ASEAN Centrality dalam tata arsitektur keamanan kawasan.
Dalam konteks jangka panjang, dinamika ini memiliki konsekuensi yang luas bagi stabilitas dan kemakmuran regional. Upaya Indonesia untuk memperkuat diplomasi dan mendorong solidaritas ASEAN harus dilakukan secara multidimensi. Pertama, dengan memperkuat kapasitas maritim dan pertahanan nasional sebagai fondasi deterensi kredibel. Kedua, dengan menginisiasi dan memimpin dialog inklusif yang melibatkan semua pihak, termasuk memastikan COC yang efektif, mengikat, dan sesuai dengan hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982. Ketiga, dengan mengoptimalkan hubungan eksternal yang seimbang, baik dengan mitra tradisional maupun dengan China, untuk menciptakan lingkungan strategis yang stabil. Kegagalan ASEAN, dengan Indonesia sebagai motor penggeraknya, dalam mengelola kompleksitas konflik Laut China Selatan, berpotensi mempercepat hegemoni unilateral suatu kekuatan besar dan mengikis tatanan regional berbasis aturan yang telah dibangun puluhan tahun.
