Eskalasi ketegangan di Laut China Selatan, yang dipicu oleh serangkaian insiden operasional antara China dan negara-negara ASEAN seperti Filipina dan Vietnam, mengindikasikan dinamika geopolitik yang semakin kompleks di kawasan Indo-Pasifik. Insiden yang melibatkan penggunaan teknologi laser dan penyemprotan air bertekanan tinggi oleh kapal penjaga pantai China bukan sekadar konflik teknis maritim, melainkan manifestasi dari kontestasi kedaulatan yang lebih luas. Dinamika ini berlangsung paralel dengan proses negosiasi Code of Conduct (CoC), sebuah instrumen diplomasi ASEAN yang bertujuan mengelola sengketa. Namun, peningkatan eskalasi justru menguji legitimasi dan efektivitas proses tersebut di tengah realitas operasional yang tegang.
Fragmentasi ASEAN dan Tantangan Kepemimpinan Kolektif
Kompleksitas situasi semakin dalam dengan terlihatnya fragmentasi di dalam ASEAN itu sendiri. Negara-negara anggota memiliki tingkat kepentingan dan kerentanan yang berbeda terhadap konflik di Laut China Selatan. Filipina dan Vietnam, sebagai pihak yang secara langsung berhadapan dengan klaim China yang tumpang-tindih, cenderung mengambil posisi yang lebih vokal dan konfrontatif. Sementara itu, negara-negara yang tidak memiliki klaim langsung atau memiliki hubungan ekonomi yang sangat erat dengan Beijing mungkin lebih memilih pendekatan yang lebih hati-hati. Fragmentasi ini berpotensi melemahkan prinsip ASEAN Centrality, di mana asosiasi bertujuan untuk menjadi poros utama dalam arsitektur keamanan kawasan. Ketidakmampuan untuk menyajikan front yang bersatu menghadirkan tantangan signifikan bagi diplomasi kolektif dan meningkatkan kemungkinan pendekatan solusi berbasis aliansi atau bilateral yang bisa mengikis peran sentral ASEAN.
Dilema Strategis Indonesia: Menjaga Kedaulatan dan Netralitas
Sebagai negara kepulauan terbesar dan kekuatan utama di ASEAN, Indonesia menghadapi dilema strategis yang krusial. Meskipun tidak terlibat dalam sengketa atas Kepulauan Spratlys, Indonesia memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) di sekitar Kepulauan Natuna yang tumpang-tindih dengan klaim China berdasarkan garis nine-dash line. Oleh karena itu, kepentingan nasional Indonesia bersifat ganda: pertama, menjaga integritas kedaulatan dan hak berdaulat di wilayah ZEEI Natuna; dan kedua, memastikan jalur maritim global yang melintasi perairan tersebut—sebagai arteri perdagangan vital bagi ekonomi Indonesia—tetap aman, stabil, dan terbuka. Implikasi jangka pendek dari peningkatan ketegangan adalah meningkatnya tekanan operasional bagi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) untuk melakukan patroli yang lebih intensif, kredibel, dan berkelanjutan di wilayah tersebut guna menegaskan kontrol de facto. Hal ini membutuhkan peningkatan kemampuan pengawasan maritim dan deterensi.
Dalam jangka menengah dan panjang, dinamika ini menguji kebijakan luar negeri Indonesia yang berusaha menjaga free and active. Peningkatan ketegangan dapat mendorong Jakarta untuk secara selektif memperdalam kerja sama pertahanan maritim bilateral dengan kekuatan-kekuatan luar kawasan yang memiliki kepentingan pada kebebasan navigasi, seperti Amerika Serikat, Australia, dan Jepang. Namun, langkah ini harus diambil dengan kehati-hatian ekstrem untuk menghindari persepsi bahwa Indonesia sepenuhnya “memihak” salah satu blok, yang dapat merusak posisi netralnya dan memicu respons geopolitik dari Beijing. Oleh karena itu, strategi optimal mungkin berupa peningkatan kemampuan deterensi mandiri (self-reliant defense posture) yang diperkuat dengan kemitraan yang tidak bersifat aliansi (non-alliance partnerships), sambil terus mendorong penyelesaian sengketa melalui mekanisme diplomasi ASEAN dan hukum internasional.
Lebih luas lagi, eskalasi di Laut China Selatan mencerminkan pergeseran keseimbangan kekuatan (balance of power) di kawasan Indo-Pasifik. Klaim maritim China yang ambisius dan penegakannya yang asertif merupakan bagian dari strategi untuk memperluas lingkup pengaruh strategis dan membentuk norma-norma kawasan sesuai kepentingannya. Respons dari negara-negara ASEAN dan kekuatan luar kawasan akan menentukan apakah kawasan ini bergerak menuju tatanan yang lebih kooperatif berdasarkan aturan atau tatanan yang lebih kompetitif dan didominasi oleh realpolitik. Bagi Indonesia, ini bukan hanya soal menjaga beberapa batu karang atau perairan, melainkan tentang membentuk lingkungan strategis di sekitarnya yang mendukung visinya sebagai poros maritim dunia dan menjaga stabilitas yang esensial bagi pembangunan nasional.
