Landskap geopolitik kawasan Indo-Pasifik saat ini didominasi oleh persaingan strategis yang semakin intens antara Amerika Serikat dan Tiongkok, yang menempatkan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada ujian relevansi yang kritis. Kedua kekuatan besar tersebut secara simultan memperluas cakupan pengaruhnya melalui pendekatan komprehensif yang mencakup aliansi keamanan, investasi infrastruktur skala besar, dan diplomasi ekonomi. Ekspansi pengaruh ini sering kali mengeksploitasi perbedaan kepentingan dan kapasitas ekonomi di antara sepuluh negara anggota ASEAN, sehingga mengancam kohesi internal blok politik regional ini. Konsep ASEAN Centrality—yang selama ini menjadi prinsip utama diplomasi kawasan—risiko mengalami erosi makna jika asosiasi ini tidak mampu merumuskan respons kolektif yang efektif terhadap tantangan-tantangan konkret, seperti sengketa maritim di Laut Cina Selatan dan krisis politik domestik yang berlarut-larut seperti di Myanmar.
Fragmentasi Internal dan Tantangan terhadap Netralitas
Dinamika internal ASEAN merefleksikan pola fragmentasi yang dipicu oleh tarikan kepentingan kekuatan besar. Analisis terhadap dinamika aktor menunjukkan polarisasi diametral di dalam keanggotaan ASEAN. Di satu sisi, negara-negara seperti Filipina telah memperdalam aliansi keamanannya dengan Washington melalui Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA), sementara di sisi lain, negara-negara seperti Kamboja dan Laos menunjukkan ketergantungan ekonomi yang signifikan terhadap Beijing. Fragmentasi ini menciptakan paradoks bagi klaim netralitas dan prinsip kekompakan (one voice) ASEAN, sehingga melemahkan kapasitasnya untuk bertindak sebagai kekuatan pemersatu yang independen. Ketidakmampuan untuk bersuara secara kohesif pada isu-isu krusial secara langsung menggerogoti otoritas moral dan politik ASEAN Centrality dalam percaturan geopolitik regional.
Tekanan eksternal semakin memperparah tantangan kohesi ini. Amerika Serikat, melalui Indo-Pacific Strategy (IPS), dan Tiongkok, melalui inisiatif seperti Belt and Road Initiative (BRI) dan Global Security Initiative (GSI), secara aktif membentuk arsitektur keamanan dan ekonomi alternatif. Kerangka kerja ini, meski sering kali menyebutkan peran ASEAN, pada praktiknya cenderung bersifat minilateral atau bilateral, yang berpotensi meminggirkan mekanisme multilateral yang dipimpin ASEAN seperti East Asia Summit (EAS) atau ASEAN Regional Forum (ARF). Persaingan ini tidak hanya tentang pengaruh, melainkan juga tentang penentuan norma, aturan, dan standar yang akan mengatur tatanan kawasan Indo-Pasifik di masa depan, di mana posisi ASEAN sebagai 'driver' sedang dipertaruhkan.
Implikasi Strategis dan Imperatif bagi Indonesia
Bagi Indonesia, sebagai pendiri, kekuatan ekonomi terbesar, dan pemimpin de facto di ASEAN, kemunduran relevansi asosiasi ini membawa implikasi strategis yang sangat besar. ASEAN berfungsi sebagai platform geopolitik utama bagi Indonesia untuk mengamplifikasi pengaruhnya, membentuk norma regional, dan melindungi kedaulatan serta kepentingan nasionalnya—terutama di wilayah maritim yang menjadi jantung konektivitas global. Kehilangan ASEAN yang efektif berarti Indonesia kehilangan instrumen kolektif yang vital untuk menyeimbangkan (balance) tekanan dari kedua kekuatan besar, sehingga dapat memaksa Jakarta untuk menghadapi dinamika Indo-Pasifik secara lebih langsung dan tanpa penyangga multilateral yang kuat.
Dalam jangka pendek hingga menengah, imperatif strategis Indonesia adalah memimpin upaya revitalisasi (re-invigoration) ASEAN. Ini mensyaratkan diplomasi aktif yang mampu menjembatani perbedaan di antara negara anggota, sekaligus mendorong formulasi kebijakan luar negeri dan keamanan yang lebih terintegrasi. Indonesia harus memastikan bahwa ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) tidak sekadar dokumen deklaratif, melainkan menjadi kerangka operasional yang konkret, inklusif, dan berbasis aturan. Kegagalan dalam upaya ini akan membawa konsekuensi jangka panjang yang serius. ASEAN yang semakin terfragmentasi dan tidak relevan dapat mendorong Indonesia dan negara anggota lainnya untuk mengadopsi pendekatan kebijakan yang lebih unilateral atau membentuk aliansi-aliansi minilateral baru dengan negara-negara yang sepaham. Skenario semacam ini berpotensi memecah kesatuan kawasan Asia Tenggara lebih lanjut, menciptakan lingkungan keamanan yang lebih kompetitif dan tidak stabil, serta pada akhirnya membuat posisi Indonesia lebih rentan dalam menghadapi manuver geopolitik kekuatan besar.
Refleksi akhir menunjukkan bahwa ujian terhadap sentralitas ASEAN pada hakikatnya adalah ujian terhadap visi kolektif Asia Tenggara. Kemampuan untuk mempertahankan netralitas yang aktif dan proaktif, bukan pasif, akan menentukan apakah kawasan ini dapat tetap menjadi subjek yang menentukan masa depannya sendiri, atau terjebak sebagai objek dalam kompetisi blok politik global. Ketahanan dan adaptabilitas institusi ASEAN dalam beberapa tahun ke depan tidak hanya akan membentuk masa depan kawasan, tetapi juga signifikan dalam menentukan konfigurasi kekuatan yang lebih luas di kawasan Indo-Pasifik.
