Periode ekspansi strategis BRICS pada 2024-2025, dengan integrasi kekuatan baru seperti Arab Saudi, Iran, Ethiopia, dan Mesir, mengindikasikan pergeseran fundamental dalam tatanan global. Transformasi dari forum dialog ekonomi menjadi blok geopolitik dengan agenda alternatif jelas menandai respon kolektif terhadap asymmetri kekuatan dalam sistem internasional yang masih didominasi Barat. Agenda utama—penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan, sistem pembayaran alternatif, dan reformasi institusi Bretton Woods—secara tegas mengarah pada pembentukan struktur geo-ekonomi yang lebih multipolar. Fenomena ini bukan sekadar perkembangan ekonomi, tetapi merupakan manifestasi geopolitik yang berpotensi menggeser keseimbangan kekuatan (balance of power) secara gradual.
Dinamika Internal BRICS+: Kohesi Pragmatis versus Divergensi Kepentingan
Analisis mendalam terhadap dinamika aktor di dalam BRICS+ mengungkap kompleksitas yang sering luput dari narasi populer. Blok ini bukan aliansi monolitik atau kohesif secara ideologis. Ia merupakan konfigurasi pragmatis negara-negara dengan kepentingan nasional yang sering bertolak belakang, bahkan saling bersaing secara regional. Hubungan strategis antara India dan Tiongkok, dua kekuatan inti, disertai dengan persaingan dan ketegangan geopolitik tertentu. Namun, mereka dan anggota baru disatukan oleh tujuan kolektif yang lebih besar: mengurangi ketergantungan dan dominasi Dollar AS dalam sistem finansial global (de-dollarisasi), serta menciptakan ruang manuver politik dan ekonomi di luar struktur yang dianggap terlalu dikendalikan oleh Washington dan sekutunya. Kohesi ini bersifat instrumental dan berorientasi hasil, sehingga keberlanjutan blok sangat ditentukan oleh kemampuan mengelola divergensi kepentingan internal, sebuah tantangan geopolitik yang terus-menerus.
Implikasi Geopolitik bagi Indonesia: Navigasi Strategis di Era Multipolaritas
Dinamika BRICS+ menempatkan Indonesia pada posisi penuh peluang namun juga dilema strategis kompleks. Sebagai ekonomi besar dalam G20 dan kekuatan utama di Asia Tenggara, Indonesia secara natural menjadi objek tarik-menarik dari berbagai kutub kekuatan (multiple poles of influence). Di satu sisi, BRICS+ menawarkan alternatif konkret: akses ke pasar yang lebih luas, sumber pendanaan pembangunan yang mungkin tidak dikaitkan dengan kondisi politik tertentu, dan platform untuk memperkuat posisi Indonesia dalam advokasi reformasi tatanan global. Di sisi lain, keterlibatan terlalu dekat atau unilateral berpotensi mengakibatkan polarisasi yang dapat merusak hubungan ekonomi dan strategis dengan mitra tradisional Indonesia, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan negara-negara anggota ASEAN lainnya.
Keputusan navigasi Indonesia haruslah berdasarkan pertimbangan geopolitik yang mendalam. Prinsip free and active foreign policy harus dioperasionalkan melalui pendekatan keseimbangan (balancing) yang cermat, bukan sekadar menjalankan equidistance. Indonesia perlu secara aktif memanfaatkan platform seperti BRICS+ untuk mendorong agenda reformasi multilateral dan diversifikasi ekonomi, tanpa mengikat diri secara eksklusif ke satu blok. Ini akan mempertahankan ruang strategis yang diperlukan untuk menjaga hubungan dengan semua pihak, sekaligus memanfaatkan momentum multipolaritas untuk memperkuat posisi nasional dalam percaturan global yang semakin kompleks dan terkotak-kotak.
