Ekspansi keanggotaan BRICS+ yang mencakup negara-negara dari Timur Tengah dan Afrika tidak lagi semata-mata merepresentasikan inisiatif ekonomi kawasan. Perkembangan ini secara fundamental menggeser paradigma forum tersebut menjadi sebuah blok geopolitik yang eksplisit bercita-cita untuk merestrukturisasi arsitektur tatanan global yang selama ini didominasi oleh Barat. Pergeseran ini terjadi dalam konteks global power transition yang ditandai oleh kebangkitan kekuatan ekonomi non-Barat, krisis legitimasi institusi multilateral warisan Perang Dunia II, serta polarisasi strategis yang semakin mengental. Proyeksi BRICS+ sebagai alternatif sistemik, mulai dari pembayaran mata uang lokal hingga pembangunan institusi keuangan paralel, bukan lagi sekadar wacana, melainkan telah masuk dalam tahap operasionalisasi yang berpotensi mengganggu keseimbangan kekuatan ekonomi-politik dunia.
Dinamika Internal dan Tarikan Global South: Antara Kohesi dan Fragmentasi
Ambisi kolektif BRICS+ untuk mendisrupsi tatanan global justru menghadapi ujian berat dari realitas dinamika internalnya. Pusat gravitasi kelompok ini didominasi oleh persaingan strategis laten antara China dan India, yang diperumit lebih lanjut oleh posisi Rusia yang terisolasi secara internasional. Beijing cenderung mendorong BRICS+ sebagai instrumen untuk mempercepat de-dolarisasi dan memperluas pengaruh model tata kelola alternatif, sementara New Delhi lebih berhati-hati, dengan prioritas menjaga kemitraan strategis dengan Washington dan menghindari transformasi blok menjadi aliansi anti-Barat yang monolitik. Namun, terlepas dari ketegangan internal ini, daya tariknya terhadap Global South tetap signifikan. Bagi banyak negara berkembang, BRICS+ menawarkan narasi pembebasan dari ketergantungan historis, akses terhadap pembiayaan pembangunan tanpa prasyarat politik yang ketat, serta platform untuk mengamplifikasi suara kolektif dalam isu-isu seperti perubahan iklim dan reformasi Dewan Keamanan PBB.
Dilema Strategis Indonesia di Tengah Peralihan Arsitektur Global
Dalam peta geopolitik yang sedang berubah ini, posisi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dan politik regional utama di Asia Tenggara menjadi sorotan. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN dan anggota G20, Indonesia secara konsisten disebut sebagai calon anggota potensial yang dapat memperkuat representasi Asia Tenggara dan Global South dalam forum tersebut. Analisis geopolitik mengungkap dilema yang kompleks. Di satu sisi, keanggotaan dapat menjadi alat leverage yang kuat bagi Indonesia untuk mendorong agenda reformasi institusi multilateral seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang dianggap tidak lagi representatif. Akses ke New Development Bank (NDB) dan jaringan perdagangan intra-BRICS+ juga menawarkan peluang diversifikasi ekonomi dan mengurangi kerentanan terhadap gejolak ekonomi Barat.
Di sisi lain, risiko geopolitiknya tidak bisa dianggap remeh. Bergabung sebagai anggota penuh berpotensi merusak hubungan strategis Indonesia dengan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, yang selama ini menjadi pilar penting dalam postur pertahanan dan stabilitas kawasan. Lebih jauh, hal ini berpotensi menyeret Indonesia ke dalam pusaran rivalitas blok yang semakin tajam, sehingga dapat mengikis prinsip bebas-aktif dan mengurangi ruang gerak diplomatiknya. Dalam konteks keamanan kawasan, pilihan yang dianggap terlalu condong ke satu blok dapat memicu ketidakstabilan di Asia Tenggara, mengganggu keseimbangan kekuatan yang selama ini dijaga ASEAN, dan bahkan mempersulit penyelesaian sengketa di Laut China Selatan.
Oleh karena itu, jalur paling rasional bagi Indonesia dalam jangka menengah adalah mempertahankan status sebagai mitra strategis (strategic partner) tanpa komitmen keanggotaan penuh. Pendekatan ini memungkinkan Jakarta untuk memanen manfaat ekonomi dan politik dari keterlibatan dengan BRICS+, seperti melalui kemitraan sektoral dan dialog kebijakan, sementara secara simultan menjaga strategic autonomy untuk berhubungan secara setara dengan semua kekuatan besar. Posisi ini selaras dengan tradisi diplomasi Indonesia yang mengutamakan keseimbangan (equidistance) dan menghindari jebakan aliansi yang mengikat.
Implikasi jangka panjang sangat bergantung pada efektivitas BRICS+ itu sendiri dalam mentransformasi aspirasinya menjadi sebuah arsitektur alternatif yang fungsional, kohesif, dan legitimate. Jika blok ini berhasil menciptakan sistem pembayaran, penyelesaian sengketa, dan keamanan kolektif yang andal di luar kerangka Barat, maka kalkulasi keuntungan dan risiko bagi Indonesia akan berubah secara fundamental. Namun, jika fragmentasi internal dan ketergantungan teknis pada sistem yang ada tetap tinggi, maka BRICS+ mungkin hanya akan menjadi forum diskusi berpengaruh, bukan kekuatan penata ulang tatanan global. Pada akhirnya, keputusan Indonesia akan menjadi barometer penting bagi negara-negara Global South lainnya dalam menilai apakah transisi menuju multipolaritas yang lebih seimbang benar-benar menawarkan jalan yang lebih menguntungkan bagi kedaulatan dan kepentingan nasional mereka.
