Dalam dinamika geopolitik global yang terus bergerak, Laut China Selatan tetap menjadi arena krusial yang menguji stabilitas regional dan keseimbangan kekuatan antara aktor-aktor utama. Pergeseran strategis fundamental yang terlihat pada intensifikasi negosiasi langsung antara Cina dan Filipina pada pertengahan 2025 bukanlah perkembangan diplomatik biasa, melainkan bagian dari sebuah strategi realpolitik Cina yang lebih luas. Pendekatan bilateral ini secara sistematis menggeser fokus dari forum multilateral ke jalur dialog langsung, suatu metode untuk mengelola kompleksitas sengketa kedaulatan dengan lebih leluasa. Meskipun dapat menurunkan tensi pada level bilateral, eskalasi pendekatan ini secara substansial mengancam arsitektur tata kelola keamanan regional yang selama ini bertumpu pada institusi kolektif, khususnya peran sentral ASEAN. Fenomena ini adalah gejala nyata dari persaingan strategis yang lebih besar di Indo-Pasifik, di mana pengelolaan sengketa telah menjadi alat untuk merekonfigurasi pengaruh dan mendefinisikan ulang parameter stabilitas kawasan.
Fragmentasi Multilateralisme dan Dilema Strategis Filipina
Strategi Cina dalam mengajak Filipina berunding secara langsung merupakan manifestasi taktik geopolitik divide and rule yang klasik, namun tetap efektif. Tujuan strategisnya jelas: melemahkan posisi tawar kolektif ASEAN sebagai sebuah blok, mengisolasi isu-isu spesifik dari konteks multilateral, dan berpotensi menciptakan preseden penyelesaian yang dapat diterapkan secara selektif terhadap negara klaim lainnya. Ini bukan hanya soal Laut China Selatan, tetapi tentang kredibilitas mekanisme regional. Posisi Filipina sendiri berada dalam dilema yang kompleks. Di satu sisi, terdapat tekanan domestik untuk mempertahankan klaim kedaulatan dan komitmen aliansi strategis yang kuat dengan Amerika Serikat, yang menjadikan ketegasan sebagai prinsip. Di sisi lain, daya tarik insentif ekonomi, investasi, dan potensi solusi pragmatis jangka pendek dari Cina menawarkan jalan keluar dari tantangan pembangunan nasional yang mendesak. Manuver ini juga memaksa aktor eksternal utama, terutama Amerika Serikat, untuk terus menyesuaikan postur keamanan dan komitmen pertahanannya di kawasan, dalam upaya terus menjaga balance of power yang mencegah dominasi satu kekuatan secara mutlak.
Implikasi Strategis: Ancaman terhadap ASEAN Centrality dan Paradoks Indonesia
Konsekuensi geopolitik paling mendalam dari tren bilateralisasi ini adalah erosi yang signifikan terhadap prinsip ASEAN Centrality, yang merupakan fondasi stabilitas regional selama dekade. Mekanisme seperti ASEAN Way dan proses perundingan Code of Conduct (COC) dirancang sebagai platform kolektif berbasis konsensus untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan sesuai dengan hukum internasional. Jika Filipina—sebagai pihak penggugat yang paling vokal dan memiliki klaim yang aktif—memilih menyelesaikan persoalan di luar kerangka kolektif ini, maka secara fundamental dapat meruntuhkan kredibilitas dan relevansi ASEAN sebagai penjaga utama stabilitas. Bagi Indonesia, situasi ini menciptakan paradoks strategis yang pelik dan memerlukan kalkulasi matang. Dalam jangka pendek, penurunan ketegangan langsung di perairan sengketa Laut China Selatan dapat menghasilkan lingkungan maritim yang lebih kondusif bagi aktivitas ekonomi Indonesia dan patroli keamanan, termasuk di sekitar wilayah Natuna yang secara geopolitik sensitif. Namun, dalam perspektif jangka panjang, melemahkan kerangka multilateral berarti mengikis pondasi keamanan kolektif yang Indonesia sendiri telah lama mendukung dan bergantung padanya untuk menjaga posisi non-klaimannya namun tetap memiliki kepentingan vital.
Refleksi jangka panjang harus melihat bahwa setiap penyelesaian bilateral antara Cina dan Filipina akan berdampak pada seluruh struktur hubungan kekuatan di kawasan. Ini bukan hanya tentang dua negara, tetapi tentang bagaimana ASEAN sebagai entitas kolektif dapat tetap relevan dalam menghadapi persaingan strategis antara kekuatan besar. Keberhasilan atau kegagalan pendekatan ini akan menjadi preseden bagi negara klaim lainnya, seperti Vietnam atau Malaysia, dan dapat menentukan apakah Laut China Selatan akan dikelola melalui hukum dan konsensus, atau melalui negosiasi bilateral yang dipengaruhi oleh disparitas kekuatan ekonomi dan militer. Implikasi terhadap stabilitas ASEAN dan posisi Indonesia sebagai kekuatan regional yang moderat namun tegas pada prinsip-prinsip internasional, menjadi pertanyaan strategis yang harus dijawab dengan analisis yang mendalam dan postur kebijakan luar negeri yang adaptif namun berprinsip.
