Dalam konteks dinamika keamanan regional Indo-Pasifik, evolusi dua aliansi minilateral—QUAD dan AUKUS—menandai transformasi signifikan dalam arsitektur geo-strategis kawasan. QUAD, yang terdiri dari Amerika Serikat, Jepang, India, dan Australia, telah mengalami metamorfosis dari sebuah forum yang awalnya berfokus pada respons bencana, kesehatan publik, dan infrastruktur menjadi entitas yang semakin mengedepankan kerja sama keamanan maritim dan keamanan siber. Perubahan ini merefleksikan respons kolektif terhadap meningkatnya kompleksitas tantangan di kawasan, khususnya terkait dengan assertiveness China. Di sisi lain, AUKUS, sebuah pakta trilateral antara Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, dengan Pillar II yang berorientasi pada pengembangan teknologi canggih seperti hipersonik, kecerdasan artifisial, dan cyber capabilities, berpotensi mengintrodusir sebuah technology gap yang dapat mengubah hierarki kekuatan secara fundamental.
Dinamika Aliansi dan Tantangan terhadap ASEAN Centrality
Pertumbuhan aliansi-aliansi ini tidak terjadi dalam ruang yang kosong, tetapi berdampingan—dan dalam beberapa hal berpotensi bersaing—dengan struktur multilateral yang dipimpin oleh ASEAN. Prinsip ASEAN Centrality, yang menjadi inti dari arsitektur keamanan regional seperti ASEAN Regional Forum (ARF) dan ADMM Plus, kini menghadapi tekanan substantif. QUAD dan AUKUS, dengan sifatnya yang eksklusif dan berorientasi pada negara-negara dengan kapabilitas tinggi, dapat secara tidak langsung meminggirkan peran ASEAN sebagai pengarah utama (primary driver) diplomasi dan keamanan di Indo-Pasifik. Kekhawatiran geopolitik utama adalah bahwa proliferasi aliansi minilateral ini dapat memecah-belah kawasan ke dalam logika blok-blok yang dikategorikan sebagai pro-AS dan pro-China, sehingga memaksa negara-negara anggota ASEAN untuk melakukan binary alignment yang bertentangan dengan tradisi diplomasi balancing dan hedging mereka.
Posisi Strategis Indonesia dan Dilema Diplomatik
Bagi Indonesia, sebagai negara dengan bobot geopolitik dan ekonomi terbesar di ASEAN, perkembangan ini merupakan tantangan strategis yang multidimensi. Secara historis, Indonesia telah menjadi penjaga utama prinsip ASEAN Centrality dan pendukung kuat arsitektur keamanan yang inklusif dan dikelola secara regional. Evaluasi terhadap kedua aliansi menunjukkan diferensiasi sikap yang jelas. Indonesia cenderung skeptis, bahkan kritis, terhadap AUKUS, terutama karena potensi pakta ini untuk memicu perlombaan senjata konvensional dan teknologi di kawasan, serta mengganggu stabilitas keseimbangan kekuatan (balance of power) di Laut China Selatan dan sekitarnya. Sementara terhadap QUAD, yang memiliki agenda lebih luas dan secara retorika lebih terbuka untuk kolaborasi dengan pihak lain, Indonesia mungkin menunjukkan sikap lebih terbuka dengan catatan: partisipasi atau keterkaitan dengan QUAD tidak boleh mengorbankan atau bertentangan dengan kepentingan kolektif ASEAN serta prinsip non-alignment yang dipegang Indonesia.
Implikasi jangka panjang bagi Indonesia terletak pada kebutuhan untuk secara aktif dan kreatif memperkuat mekanisme keamanan yang dimiliki ASEAN sendiri. Upaya ini mencakup penguatan kapasitas ADMM Plus sebagai forum untuk dialog dan kerja sama keamanan praktis antara ASEAN dan kekuatan-kekuatan ekstra-regional. Selain itu, diplomasi Indonesia perlu mendorong QUAD—dan secara hati-hati mengajak AUKUS—untuk berkolaborasi secara transparan dengan struktur ASEAN, menjadikan ASEAN sebagai mitra, bukan sebagai entitas yang terpinggirkan. Tujuan akhirnya adalah memastikan bahwa arsitektur keamanan regional tetap memiliki karakter inklusif, menampung berbagai kepentingan, dan tidak didominasi secara unilateral oleh logika kompetisi kekuatan besar (great power competition) yang dapat mengorbankan stabilitas kawasan.
Refleksi geopolitik dari perkembangan QUAD dan AUKUS menunjukkan bahwa Indo-Pasifik semakin menjadi arena dimana logika minilateralism dan multilateralism saling berinteraksi, terkadang bersaing. Keberhasilan ASEAN, dan khususnya Indonesia, dalam mempertahankan relevansi dan centralitynya akan sangat bergantung pada kemampuan untuk menjembatani kedua logika tersebut. Indonesia harus berfungsi sebagai strategic nexus—menjaga stabilitas melalui penguatan institusi regional, sekaligus secara pragmatis mengelola hubungan dengan aliansi minilateral untuk menghindari isolasi strategis. Pada akhirnya, tantangan ini bukan hanya tentang memilih pihak, tetapi tentang merancang arsitektur keamanan yang kompleks dan tumpang tindih yang dapat menopang stabilitas kawasan dalam era kompetisi strategis yang intens.
