Kenaikan Anggaran Pertahanan Asia Tenggara: Perlombaan Senjata atau Modernisasi Mandiri?

Laporan Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI) tahun 2025 mencatat tren kenaikan signifikan anggaran pertahanan di sejumlah negara ASEAN, termasuk Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Singapura, dengan fokus utama pada penguatan kapabilitas maritim, anti-akses/penyangkalan area (A2/AD), dan sistem pertahanan udara. Peningkatan ini terjadi di tengah ketegangan di Laut China Selatan dan ketidakpastian komitmen keamanan AS. Analisis mendalam menunjukkan bahwa narasi 'perlombaan senjata' terlalu disederhanakan; alih-alih, setiap negara merespons ancaman spesifik dengan mendiversifikasi sumber pemasok alutsista (dari AS, Eropa, Korea Selatan, hingga Tiongkok) dan mengembangkan industri pertahanan dalam negeri, seperti yang dilakukan Indonesia melalui PT PAL dan PT Pindad. Dinamika aktor mencerminkan fragmentasi respons keamanan ASEAN yang menggerogoti solidaritas kolektif. Bagi Indonesia, lonjakan anggaran pertahanan yang difokuskan pada kekuatan Angkatan Laut dan Udara merupakan imperatif untuk menjaga kedaulatan di ZEE Natuna dan jalur perdagangan global (ALKI). Implikasi jangka panjang adalah potensi terbentuknya 'security dilemma' yang terbatas di antara sesama negara ASEAN, sementara kemampuan deteksi dan interdiksi yang ditingkatkan justru dapat menjadi alat diplomasi dan pencegah konflik yang lebih efektif jika dikelola dengan strategi komunikasi keamanan yang transparan.