Eskalasi ketegangan di Laut Cina Selatan telah menjadi tes stres paling signifikan bagi kapasitas ASEAN dalam mengelola konflik dan menjaga sentralitasnya di arsitektur keamanan regional. Insiden militer antara China dan Filipina, serta pengerahan kekuatan American Seventh Fleet sebagai penyeimbang, telah mentransformasi wilayah ini dari area konsultasi multilateral menjadi arena utama kompetisi kekuatan besar. Kegagalan terbaru dalam merampungkan draf Code of Conduct (CoC) bukan sekadar stagnasi prosedural; ia merupakan manifestasi nyata dari perpecahan geopolitik mendasar yang membelah tubuh ASEAN. Paradigma diplomasi berbasis konsensus yang selama ini menjadi DNA organisasi kini bergeser, digantikan oleh dinamika polarisasi di mana negara anggota terbagi antara kepentingan ekonomi pragmatis dengan Beijing dan komitmen normatif terhadap penegakan hukum internasional, khususnya United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Pergeseran ini tidak hanya mengancam kohesi internal, tetapi juga secara langsung menguji posisi dan kepentingan strategis Indonesia sebagai poros maritim.
Polarisasi ASEAN dan Dinamika Kekuatan Besar
Analisis geopolitik menunjukkan bahwa ketegangan di Laut Cina Selatan telah memaksa setiap negara anggota ASEAN untuk melakukan kalkulasi strategis yang sering kali berbenturan. Pada satu sisi, terdapat blok negara—seperti Filipina dan Vietnam—yang semakin mengandalkan jaring pertahanan minilateral (misalnya dengan Amerika Serikat, Jepang, atau Australia) dan bersikukuh pada pendekatan berbasis aturan. Pada sisi lain, terdapat negara yang lebih memprioritaskan hubungan ekonomi dan investasi dengan China, sehingga cenderung mengambil pendekatan yang lebih lunak atau menahan diri dari kritik terbuka. Pergeseran ini mengubah ASEAN dari satu entitas kolektif menjadi arena di mana kepentingan nasional yang divergen bertemu, sering kali mengurangi kapasitasnya untuk menghasilkan solusi kolektif yang efektif. Dinamika ini merupakan refleksi mikro dari pertarungan makro antara Amerika Serikat dan China untuk hegemoni di Indo-Pasifik, dimana Laut Cina Selatan menjadi titik krusial dalam teori String of Pearls China dan strategi Forward Defense Amerika Serikat.
Indonesia di Tengah Krisis Sentralitas dan Amanat Poros Maritim
Posisi Indonesia dalam konfigurasi ini sangat kompleks dan menentukan. Sebagai negara dengan garis pantai terpanjang di kawasan dan klaim atas Zona Ekonomi Eksklusif yang berbatasan dengan area konflik, serta sebagai pengusung visi Poros Maritim Dunia, Jakarta memiliki kepentingan langsung yang mendalam terhadap stabilitas dan tata aturan di Laut Cina Selatan. Diplomasi Indonesia secara konsisten mendorong pendekatan inklusif dan berbasis aturan, menekankan pentingnya UNCLOS sebagai landasan bersama. Namun, tekanan geopolitik meningkat: Indonesia tidak hanya harus menjaga keseimbangan hubungan dengan kedua kekuatan besar, tetapi juga dituntut untuk mengambil peran lebih tegas dan proaktif—bahkan mungkin kepemimpinan—dalam memecahkan kebuntuan ASEAN. Tantangan ini semakin berat ketika sentralitas ASEAN mengalami erosi; kegagalan organisasi regional ini akan memaksa Indonesia untuk lebih mengandalkan jalur bilateral atau minilateral dalam menjaga kepentingan maritimnya, sebuah langkah yang dapat mengubah sifat fundamental dari postur keamanan regional yang selama ini dibangun.
Implikasi jangka panjang dari dinamika ini sangat serius bagi stabilitas kawasan dan keseimbangan kekuatan. Erosi sentralitas ASEAN tidak hanya berarti kegagalan mekanisme diplomatik regional, tetapi juga akan memicu fragmentasi respon keamanan. Negara-negara anggota akan semakin terdorong untuk membentuk aliansi ad-hoc atau memperkuat kemampuan pertahanan unilateral, yang dapat meningkatkan risiko spiral keamanan dan konflik terbuka. Untuk Indonesia, konsekuensi ini bersifat multidimensional: di tingkat ekonomi, gangguan pada jalur pelayaran di Laut Cina Selatan dapat membahayakan realisasi Poros Maritim; di tingkat politik, posisi Indonesia sebagai mediator dan pemimpin non-blok dapat terpengaruhi; di tingkat keamanan, kebutuhan untuk meningkatkan kapabilitas Angkatan Laut dan koordinasi dengan kekuatan eksternal mungkin menjadi imperatif yang tak terelakkan. Analisis ini menunjukkan bahwa jalan di depan bukan hanya tentang menyelesaikan CoC, tetapi tentang mempertahankan relevansi dan kapasitas ASEAN sebagai sebuah komunitas politik yang kohesif dalam dunia yang semakin terpolarisasi—tantangan yang menentukan bukan hanya untuk ASEAN, tetapi untuk masa depan tatanan maritim di Asia Tenggara dan posisi Indonesia di dalamnya.
