Transformasi BRICS menjadi blok ekonomi global yang lebih luas pada awal 2025 menandai momen penting dalam restrukturisasi tata kelola ekonomi global. Ekspansi keanggotaan yang melibatkan Arab Saudi, Iran, Mesir, dan Ethiopia—disebut BRICS+—tidak sekadar memperbesar massa kritis sebuah forum, melainkan secara strategis membentuk kontra-pusat gravitasi yang secara eksplisit menantang dominasi tatanan pasca-Perang Dingin yang dipimpin Barat. Dengan mewakili hampir separuh populasi dunia dan porsi substansial dagang global, forum ini adalah manifestasi konkret dari ketidakpuasan kolektif terhadap ketimpangan dalam arsitektur ekonomi internasional. Perkembangan ini merefleksikan pergeseran dari retorika ke aksi nyata dalam mendiversifikasi ketergantungan dan secara gradual menggeser keseimbangan kekuatan (balance of power).
Dinamika Internal dan Aliansi Fungsional dalam BRICS+
Secara geopolitik, BRICS+ bukanlah entitas yang monolitik melainkan arena negosiasi kompleks yang didorong oleh kepentingan nasional yang beragam. China dan Rusia secara terbuka menjadi motor geopolitik utama, mempromosikan inisiatif seperti penggunaan mata uang lokal, sistem pembayaran alternatif, dan penguatan New Development Bank (NDB). Agenda ini secara langsung selaras dengan strategi reduksi risiko nasional mereka, terutama dalam konteks de-dolarisasi dan penghindaran tekanan melalui instrumen finansial Barat. Di sisi lain, anggota seperti India dan Brasil menunjukkan dinamika yang lebih berhati-hati. Keduanya memiliki hubungan ekonomi dan politik yang mendalam dan kompleks dengan negara-negara maju Barat, sehingga seringkali bersikap pragmatis. Ketegangan internal ini menggambarkan esensi aliansi kontemporer: sebuah blok yang bersifat fungsional dan kontekstual, di mana negara-negara anggota memanfaatkannya untuk memperkuat otonomi strategis tanpa secara total meninggalkan keterlibatan dengan sistem yang ada.
Fragmentasi Sistem dan Implikasi terhadap Tata Kelola Multilateral
Keberhasilan kolektif BRICS+ dalam membangun arsitektur ekonomi paralel berpotensi menyebabkan fragmentasi tata kelola ekonomi global. Dunia mungkin bergerak menuju multipolaritas yang tidak terintegrasi, ditandai dengan adanya blok-blok ekonomi yang bersaing dengan standar, mekanisme pembayaran, dan lembaga pembiayaan yang berbeda. Pergeseran ini bukan sekadar soal transaksi dagang, tetapi merupakan persoalan politik dan keamanan yang mendalam. Sistem pembayaran alternatif dan bank pembangunan baru dapat berubah menjadi instrumen kekuatan lunak (soft power) dan alat untuk membatasi efektivitas tekanan ekonomi (economic coercion) yang biasa digunakan oleh kekuatan Barat. Implikasinya terhadap keseimbangan kekuatan global sangat mendasar: hegemoni institusi multilateral seperti IMF dan Bank Dunia akan ditantang secara sistemik. Sebagai respons, blok-blok tradisional mungkin akan melakukan konsolidasi yang lebih kuat, meningkatkan potensi lahirnya kompetisi sistemik antar-bentuk tata kelola ekonomi, bukan hanya rivalitas antarnegara, yang pada gilirannya dapat mengurangi ruang untuk kerja sama global yang inklusif.
Bagi Indonesia, yang bukan anggota tetapi merupakan mitra dagang penting bagi banyak negara dalam BRICS+, dinamika ini menempatkan Jakarta pada posisi strategis sekaligus dilematis. Sebagai kekuatan ekonomi menengah dan poros maritim yang menjunjung politik bebas-aktif, Indonesia harus secara cermat menavigasi lanskap geopolitik yang semakin terfragmentasi. Kepentingan nasional Indonesia bertumpu pada stabilitas kawasan, akses pasar yang terbuka, dan otonomi dalam menentukan kebijakan ekonomi. Oleh karena itu, fragmentasi sistem yang dipicu oleh rivalitas antara blok dominan dengan BRICS+ dapat mempersulit diplomasi ekonomi Indonesia. Di sisi lain, munculnya alternatif dalam sistem pembayaran dan pembiayaan pembangunan dapat membuka peluang bagi Indonesia untuk mendiversifikasi kemitraan dan meningkatkan daya tawar. Tantangan jangka panjangnya adalah menjaga keseimbangan antara keterlibatan dengan kedua kutub kekuatan tanpa terseret dalam dinamika persaingan sistemik yang dapat mengganggu stabilitas regional ASEAN, yang merupakan landasan utama politik luar negeri Indonesia.
Melihat ke depan, konsolidasi BRICS+ akan menjadi ujian nyata bagi kohesi internal dan visi strategis jangka panjangnya. Kesuksesan blok ini tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS, tetapi juga dalam menciptakan standar tata kelola yang kredibel, stabil, dan menarik bagi ekonomi dunia ketiga. Proses ini akan membentuk kembali peta hubungan internasional untuk dekade mendatang, dengan konsekuensi jangka panjang berupa terbentuknya orde dunia yang semakin multipolar namun juga berpotensi terpecah-belah. Bagi Indonesia dan negara-negara non-blok lainnya, navigasi di masa transisi ini memerlukan ketajaman analitis, diplomasi yang lincah, dan komitmen kuat untuk menjaga stabilitas regional sebagai prioritas utama dalam menghadapi turbulensi geopolitik dan ekonomi global yang sedang berlangsung.
