Konflik di Gaza telah berkembang menjadi sebuah katalis yang secara telanjang memperlihatkan disfungsi struktural dalam arsitektur tata kelola global pasca-Perang Dunia II. Paralisis Dewan Keamanan PBB, terutama akibat penggunaan veto oleh Amerika Serikat untuk melindungi kepentingan sekutu strategisnya, Israel, mengkonversi forum tertinggi tersebut menjadi arena legitimasi polarisasi geopolitik. Fenomena ini bukan sekadar kegagalan teknis satu resolusi; ia merupakan gambaran mikro dari fragmentasi mendasar sistem internasional, di mana logika aliansi dan rivalitas antar kekuatan besar (great powers) secara terbuka mengalahkan imperatif hukum humaniter internasional dan konsensus moral yang diwakili oleh mayoritas negara anggota. Situasi ini memperkuat diagnosa bahwa institusi multilateral yang dibangun pada era bipolar semakin tidak relevan dalam menghadapi kompleksitas dan urgensi konflik abad ke-21, termasuk konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina.
Fragmentasi Multilateralisme dan Peluang Diplomasi Koalisi
Keretakan dalam mekanisme multilateralisme tradisional yang berpusat pada Dewan Keamanan PBB tidak serta merta menghasilkan chaos absolut. Justru, ia menciptakan ruang strategis baru dan mendorong rasionalitas kebangkitan diplomasi koalisi (coalition diplomacy) bagi aktor negara menengah dan emerging powers. Ketidakberdayaan lembaga tertinggi tersebut telah mengaktifkan dan memberi legitimasi pada saluran-saluran diplomasi alternatif dan paralel. Sidang Umum PBB, Gerakan Non-Blok (GNB), Organisasi Kerjasama Islam (OKI), serta berbagai forum regional menjadi panggung yang semakin vital. Dalam dinamika ini, posisi Indonesia mendapatkan signifikansi geopolitik yang diperkuat. Konsistensi Jakarta dalam mengadvokasi solusi dua negara dan penegakan hukum internasional bukan hanya ekspresi politik luar negeri bebas-aktif atau solidaritas historis, tetapi merupakan kalkulasi soft power yang cerdas. Di tengah era di mana norma-norma dasar sering diinjak-injak oleh kekuatan utama, Indonesia secara sistematis membangun citra sebagai penjaga prinsip yang dapat dipercaya—sebuah mata uang diplomatik yang sangat berharga dalam sistem internasional yang terfragmentasi dan kompetitif.
Implikasi Strategis bagi Indonesia: Dari Konvensional ke Koalisi
Implikasi langsung bagi Indonesia dari fragmentasi tata kelola global adalah imperatif untuk melakukan transisi dari diplomasi multilateral konvensional yang bergantung pada satu forum, ke diplomasi koalisi yang lebih lincah, pragmatis, dan berbasis isu (issue-based). Paralisis di New York membuktikan bahwa mengandalkan Dewan Keamanan PBB sebagai saluran tunggal adalah naif secara strategis. Oleh karena itu, pembangunan issue-based alliances dengan negara-negara yang sepaham menjadi kebutuhan mendesak. Koalisi ini dapat dibangun di dalam ASEAN, dengan kekuatan menengah lain seperti Turki, Afrika Selatan, dan Brasil, serta secara luas dengan negara-negara di Global South yang memiliki keprihatinan serupa terhadap ketidakadilan struktural sistem internasional. Aliansi semacam ini berfungsi sebagai instrumen multifungsi: memperkuat tekanan moral dan politik dalam isu Palestina, mengamplifikasi posisi Indonesia di forum global, dan menjadi platform untuk mendorong agenda reformasi tata kelola global yang lebih luas, termasuk demokratisasi keanggotaan tetap DK PBB yang telah lama menjadi agenda banyak negara.
Lebih jauh, dalam konteks persaingan geopolitik yang semakin ketat antara Amerika Serikat dan China, kemampuan Indonesia untuk membangun dan memimpin koalisi lintas-blok (cross-bloc coalition) menjadi buffer yang krusial bagi kepentingan nasionalnya. Diplomasi koalisi memungkinkan Indonesia untuk tidak terjebak secara total dalam polarisasi besar (US-China rivalry), tetap menjaga otonomi strategis, sekaligus memproyeksikan influence pada isu-isu spesifik seperti konflik di Gaza. Pendekatan ini juga relevan dengan kompleksitas keamanan di kawasan Asia Tenggara, di mana dinamika kekuatan besar juga mulai memengaruhi stabilitas. Kemampuan membangun consensus among middle powers dapat menjadi model untuk mengelola potensi konflik di kawasan sendiri.
Krisis respon terhadap konflik Gaza memiliki konsekuensi jangka panjang yang mendorong reorientasi postur diplomasi dan strategi global banyak negara, termasuk Indonesia. Fragmentasi tidak hanya soal PBB; ia adalah gejala dari perubahan balance of power global yang lebih luas. Negara-negara harus memikirkan arsitektur engagement yang lebih resilient, yang tidak bergantung pada institusi tunggal yang mungkin terparalisasi. Untuk Indonesia, ini berarti memperkuat kapasitas diplomasi di semua level (bilateral, minilateral, multilateral), meningkatkan investasi dalam riset geopolitik dan strategi, serta secara konsisten membangun narrative sebagai advocate for a more just and rules-based international order. Perang di Gaza, dengan semua tragedi humaniternya, telah menjadi ujian berat bagi diplomasi multilateral Indonesia, namun juga memberikan pelajaran kritis dan ruang strategis untuk membentuk pendekatan yang lebih adaptif dan berdampak dalam tatanan global yang semakin kompleks dan terfragmentasi.
