Dua format kerja sama keamanan non-ASEAN, yakni QUAD dan AUKUS, mendefinisikan ulang lanskap strategis di kawasan Indo-Pasifik. Meski sama-sama berakar dari keprihatinan atas naiknya profil kekuatan Tiongkok, keduanya merepresentasikan pendekatan yang berbeda secara fundamental dalam membangun arsitektur keamanan kawasan. Analisis terhadap perbedaan pendekatan ini bukan sekadar soal preferensi taktis, melainkan memberikan lensa kritis untuk memahami pergeseran balance of power dan peluang serta tantangan yang dihadapi oleh negara-negara seperti Indonesia, yang berupaya mempertahankan posisi netral dan aktif.
Diferensiasi Strategis dalam Arsitektur Keamanan Non-ASEAN
QUAD, yang menghimpun Amerika Serikat, Jepang, India, dan Australia, dikembangkan sebagai platform yang bersifat multidimensional dan inklusif secara relatif. Cakupan agendanya meluas ke bidang diplomasi, kesehatan global, infrastruktur kritis, dan keamanan maritim, dengan muatan militer yang lebih tersirat daripada eksplisit. Pendekatan ini mencerminkan upaya untuk membentuk koalisi luas yang mengatasi tantangan keamanan tradisional dan non-tradisional sekaligus, dengan India sebagai aktor kunci yang menjaga kemandirian strategisnya. Di sisi lain, AUKUS (Australia, Inggris, Amerika Serikat) secara tegas mendefinisikan dirinya sebagai aliansi teknologi militer berteknologi tinggi dengan fokus eksklusif pada proyek-proyek seperti pengembangan kapal selam bertenaga nuklir, kecerdasan buatan (AI), dan persenjataan hipersonik. Karakter AUKUS yang sangat militeristik dan tertutup menimbulkan pertanyaan mendasar tentang orientasi arsitektur keamanan di kawasan: apakah kawasan bergerak ke arah deterensi melalui keseimbangan kekuatan yang kompleks (QUAD) atau ke arah kompetisi teknologi militer murni yang berpotensi memicu perlombaan senjata (AUKUS)?
Munculnya kedua blok ini, terutama AUKUS, telah menempatkan ASEAN pada posisi dilematis. Di satu sisi, prinsip ASEAN Centrality—yang menjadi fondasi diplomasi kawasan—terancam marginalisasi oleh pembentukan aliansi-aliansi eksternal yang tidak melibatkan negara anggota ASEAN. Di sisi lain, dinamika persaingan strategis AS-Tiongkok yang melatarbelakangi pembentukan QUAD dan AUKUS menciptakan tekanan nyata terhadap stabilitas kawasan, dimana ASEAN memiliki kepentingan vital. Keberadaan mereka dapat memicu reaksi balik dari Tiongkok, memperdalam garis patahan geopolitik, dan pada akhirnya mengurangi ruang manuver ASEAN sebagai sebuah entitas kolektif. Implikasi ini sangat relevan bagi Indonesia, yang secara historis menjadi salah satu pengusung utama solidaritas dan netralitas ASEAN.
Indonesia di Tengah Kompleksitas Baru: Menavigasi Kepentingan dan Prinsip
Bagi Indonesia, lingkungan strategis yang baru ini menciptakan lapisan kompleksitas yang signifikan. Secara prinsipil, Jakarta secara konsisten menyatakan penolakan terhadap keberadaan blok atau aliansi militer eksklusif di kawasan, suatu posisi yang selaras dengan doktrin politik luar negeri bebas-aktif dan komitmen pada ASEAN Centrality. Posisi ini tercermin dalam ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) yang digagas Indonesia, yang menekankan inklusivitas, dialog, dan kerja sama, bukan konfrontasi dan eksklusivitas. Namun, di luar level prinsip, Indonesia juga memiliki kepentingan nasional yang konkret dan mendesak, terutama dalam domain maritim. Ancaman seperti penangkapan ikan ilegal (IUU fishing), keamanan jalur pelayaran vital, serta kebutuhan kapasitas untuk operasi bantuan kemanusiaan dan bencana (HADR) membuat kerja sama teknis dan operasional dengan kekuatan-kekuatan seperti anggota QUAD menjadi suatu keniscayaan pragmatis.
Ruang manuver strategis Indonesia, oleh karena itu, terletak pada kemampuannya untuk melakukan selective engagement atau keterlibatan selektif. Pendekatan ini memungkinkan Jakarta untuk berinteraksi secara teknis dan berdialog dengan anggota QUAD maupun AUKUS dalam isu-isu spesifik yang sejalan dengan kepentingan nasional—seperti patroli maritim bersama, transfer teknologi terbatas untuk pengawasan maritim, atau kolaborasi HADR—tanpa harus mengikat diri secara politis atau ideologis pada struktur aliansi tersebut. Secara paralel, Indonesia harus secara simultan dan lebih giat memperkuat kapasitas dan relevansi ASEAN serta mendorong implementasi AOIP. Konsekuensi jangka panjang dari dinamika ini adalah perlunya Indonesia secara cermat mengelola persepsi: menghindari kesan bergabung dengan salah satu 'blok' sambil tetap mendapatkan manfaat keamanan pragmatis, serta terus mengupayakan agar ASEAN tetap menjadi poros (central) dalam percakapan keamanan regional, meski dihadapkan pada arsitektur-arsitektur keamanan yang dibangun dari luar.
Refleksi akhir menunjukkan bahwa keberadaan QUAD dan AUKUS merefleksikan suatu realitas geopolitik yang semakin fragmented di Indo-Pasifik. Kawasan tidak lagi didominasi oleh satu kerangka kerja sama hegemonik, melainkan oleh multi-lapis aliansi dengan logika dan tujuan yang berbeda. Bagi Indonesia, tantangannya adalah menjadi aktor yang cerdas dalam lanskap yang terfragmentasi ini: memanfaatkan peluang kerja sama yang ditawarkan tanpa mengikis prinsip fundamental kedaulatan dan stabilitas kawasan. Keberhasilan navigasi ini akan menentukan apakah Indonesia—dan ASEAN—dapat tetap menjadi subjek yang menentukan arsitektur keamanannya sendiri, atau hanya menjadi objek dari kompetisi kekuatan besar yang dirancang di luar wilayahnya.
