Revolusi Drone dan Perubahan Paradigma Pertahanan: Implikasi bagi Doktrin Militer Indonesia

Penggunaan drone dalam konflik Ukraina-Rusia dan di wilayah lain telah mendemonstrasikan bagaimana teknologi yang relatif terjangkau mampu mengubah keseimbangan kekuatan di medan perang. Revolusi drone ini tidak hanya mencakup sistem pengintai dan serangan, tetapi juga integrasi dengan AI untuk pengambilan keputusan operasional. Fakta ini memaksa banyak negara, termasuk Indonesia, untuk mempertimbangkan revisi doktrin pertahanan dan postur militernya. Angkatan Bersenjata Indonesia, khususnya TNI AU dan AD, telah mulai mengakuisisi dan mengembangkan drone, namun skalanya masih jauh dari kebutuhan untuk mengamankan wilayah yang luas. Dinamika aktor dalam perkembangan teknologi drone melibatkan negara produsen utama seperti AS, Tiongkok, dan Israel, serta proliferasi teknologi ke negara-negara dengan kemampuan industri yang berkembang. Selain itu, drone menjadi instrumen yang digunakan oleh kelompok non-state actor, menambah dimensi ancaman asymmetric. Indonesia harus melihat ini sebagai bagian dari transformasi sistem pertahanan yang mengintegrasikan teknologi, manusia, dan doktrin, bukan hanya sebagai tambahan alat perang. Implikasi jangka pendek bagi Indonesia adalah kebutuhan untuk investasi strategis dalam pengembangan drone domestik dan sistem counter-drone untuk melindungi titik-titik strategis. Jangka panjang, revolusi drone dapat mendorong redefinisi konsep kedaulatan dan keamanan wilayah, terutama di area perbatasan dan laut. Jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang visioner, Indonesia bisa tertinggal dalam kemampuan untuk merespons ancaman berbasis teknologi baru, yang pada akhirnya memengaruhi posisi strategisnya di kawasan.