Revolusi teknologi dalam sistem pertahanan global telah memasuki fase kritis dengan integrasi kecerdasan buatan ke dalam domain peperangan. Sistem senjata otonom mematikan (LAWS) dan algoritma untuk penargetan dalam konflik modern telah menjadi bagian dari arsenal negara-negara dengan kemampuan teknologi tinggi. Dinamika ini tidak hanya mengubah cara berperang, tetapi juga secara fundamental memengaruhi struktur keseimbangan kekuatan global, menciptakan perlombaan teknologi yang terutama melibatkan kuasa besar seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia. Dalam konteks ini, ketiadaan regulasi internasional yang mengikat menjadi faktor utama yang mempercepat perkembangan dan potensi proliferasi teknologi ini, menciptakan lingkungan geopolitik yang semakin kompleks dan berisiko tinggi.
Dinamika Aktor dan Impasse Diplomatik
Pada tingkat global, dinamika aktor terkait regulasi AI dalam pertahanan menunjukkan pola yang sangat terpolarisasi. Negara-negara yang telah mencapai keunggulan teknologi dalam sistem otonom—terutama kuasa besar yang disebutkan—cenderung menolak pembatasan yang dapat menghambat inovasi dan mengurangi keunggulan strategis mereka. Sementara itu, negara-negara berkembang dan organisasi masyarakat sipil internasional secara aktif mengadvokasi larangan preventif. Argumen mereka berpusat pada kekhawatiran terhadap destabilisasi akibat proliferasi, hilangnya kontrol manusia dalam proses pengambilan keputusan fatal, dan potensi penggunaan oleh aktor non-negara. Forum multilateral seperti Konvensi Senjata Tertentu di PBB mengalami jalan buntu, mengabadikan perbedaan pandangan mendasar tentang etika, kemanusiaan, dan kedaulatan teknologi dalam konteks pertahanan nasional.
Implikasi Geopolitik dan Tantangan bagi Indonesia
Implikasi bagi negara menengah seperti Indonesia adalah berlipat ganda dan sangat signifikan. Di satu sisi, teknologi AI dalam domain pertahanan—terutama untuk sistem Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (C4ISR) dan drone swarm— dapat menawarkan solusi asymmetrical yang efektif. Indonesia, dengan wilayah maritim yang luas dan tantangan pengawasan yang kompleks, dapat memanfaatkan sistem otonom untuk meningkatkan efisiensi dan cakupan pertahanannya, mengatasi keterbatasan sumber daya konvensional. Namun, di sisi lain, ketiadaan regulasi global meningkatkan risiko keamanan secara eksponensial. Risiko tersebut mencakup penggunaan sistem otonom dalam konflik perbatasan yang tidak terkontrol, proliferasi teknologi ke aktor non-negara atau negara dengan agenda destabilisasi, dan munculnya ancaman baru di domain cyber yang terkait dengan AI.
Posisi geopolitik Indonesia memerlukan pendekatan yang strategis dan proaktif. Negara ini harus terlibat secara aktif dalam diskusi global tentang norma dan etika AI militer, bukan hanya sebagai peserta, tetapi sebagai pihak yang mendorong transparansi, prinsip human-in-the-loop, dan pembentukan kerangka yang dapat diterima secara internasional. Secara internal, membangun kapasitas nasional dalam cybersecurity dan AI defence menjadi prioritas mendesak. Tanpa kesiapan dan investasi dalam pemahaman serta mitigasi ancaman ini, gap teknologi yang lebar dapat membuat Indonesia rentan dalam konflik masa depan, mengurangi kemampuannya untuk mempertahankan kepentingan nasional dan kedaulatan dalam lingkungan pertahanan yang semakin dipengaruhi oleh algoritma dan sistem otonom.
