Dalam arsitektur keamanan regional Indo-Pasifik, konsep ASEAN Centrality telah lama menjadi pilar utama, menegaskan posisi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara sebagai poros penggerak utama diplomasi dan integrasi kawasan. Prinsip ini berlandaskan pada inklusivitas, netralitas, dan konsensus, yang dirancang untuk menjaga stabilitas di tengah keberagaman kepentingan negara anggotanya. Namun, intensifikasi persaingan strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah mentransformasi lingkungan geopolitik regional menjadi medan tarik-menarik kekuatan besar yang kompleks. Centrality ASEAN kini tidak lagi hanya sebuah aspirasi normatif, melainkan sebuah konsep yang mengalami uji ketahanan nyata, dihadapkan pada tekanan struktural untuk mempertahankan relevansi dan agensi kolektifnya.
Dinamika Kekuatan Besar dan Redefinisi Tatanan Kawasan
Persaingan AS-China diwujudkan melalui berbagai inisiatif strategis yang masing-masing membawa visi tatanan Indo-Pasifik yang berbeda. Amerika Serikat, melalui Indo-Pacific Strategy (IPS), menekankan kerangka berbasis aturan, kebebasan navigasi, dan penguatan aliansi serta kemitraan (seperti QUAD dan AUKUS). Strategi ini seringkali dipersepsikan sebagai upaya membendung pengaruh dan ambisi Tiongkok. Di sisi lain, Tiongkok merespons dengan Global Security Initiative (GSI) dan narasi kemitraan komprehensif yang menawarkan model tata kelola alternatif, sering kali dengan insentif ekonomi melalui Belt and Road Initiative (BRI). Dua narasi yang bertolak belakang ini menempatkan negara-negara ASEAN pada posisi yang sulit: secara pragmatis memanfaatkan persaingan untuk menarik investasi dan bantuan keamanan, namun secara bersamaan berusaha menghindari pilihan biner yang dapat memecah belah solidaritas internal dan mengikis posisi tawar kolektif. Hubungan AS-China yang semakin antagonistik memaksa ASEAN untuk terus-menerus mendefinisikan ulang ruang manuver diplomatiknya.
Implikasi langsung dari tekanan geopolitik ini adalah potensi fragmentasi dalam respons ASEAN terhadap isu-isu keamanan konkret, terutama di Laut China Selatan. Meskipun ada upaya untuk merumuskan Code of Conduct (CoC), perbedaan tingkat ketergantungan ekonomi dan persepsi ancaman keamanan di antara negara anggota dapat melemahkan posisi negosiasi bersama. Fragmentasi semacam itu akan menjadi titik lemah terbesar bagi klaim ketahanan kawasan dan secara efektif mereduksi ASEAN menjadi sekadar 'arena permainan' bagi kekuatan eksternal, bukannya menjadi pemain utama yang menentukan aturan main. Dalam konteks ini, kemampuan untuk menghasilkan solusi kawasan yang efektif dan berdiri sendiri menjadi parameter kritis bagi legitimasi ASEAN di panggung global.
Posisi Strategis Indonesia dan Imperatif Diplomasi Substantif
Sebagai negara terbesar dan kekuatan pendorong utama di ASEAN, Indonesia memikul tanggung jawab khusus dalam memelihara kohesi blok dan membela prinsip ASEAN Centrality. Kepentingan nasional Indonesia yang krusial, terutama penegakan kedaulatan dan hak berdaulat di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sekitar Kepulauan Natuna, terkait langsung dengan kemampuan ASEAN untuk mempertahankan tatanan regional berbasis hukum. Oleh karena itu, diplomasi Indonesia tidak boleh hanya bersifat reaktif atau seremonial, melainkan harus substantif, lincah, dan proaktif. Ini melibatkan penguatan posisi ASEAN dalam forum seperti KTT Asia Timur (EAS) dan ARF, sambil secara paralel membangun kapasitas pertahanan nasional dan kemitraan keamanan maritim yang seimbang. Strategi 'mendayung di antara dua karang' (free and active) Indonesia mendapatkan dimensi baru yang lebih kompleks, yang menuntut kalkulasi strategis yang presisi untuk melindungi kepentingan nasional tanpa merusak persatuan ASEAN.
Dalam jangka panjang, ketahanan kawasan dan masa depan ASEAN Centrality bergantung pada kapasitas kolektif untuk bertransisi dari entitas yang terutama berfokus pada proses dan dialog, menjadi pemain yang mampu memberikan barang publik regional yang konkret—baik dalam bentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang kredibel, kerangka keamanan maritim yang efektif, atau solidaritas ekonomi yang tangguh. Jika ASEAN gagal melakukan transisi ini, relevansinya akan terus tergerus oleh logika persaingan kekuatan besar. Sebaliknya, jika dapat mempertahankan kesatuan dan meningkatkan kapasitas agensinya, ASEAN tidak hanya akan bertahan tetapi dapat menjadi penstabil utama (primary stabilizer) di kawasan Indo-Pasifik yang penuh gejolak. Tantangan terbesarnya adalah mengonsolidasikan visi bersama di tengah realitas geopolitik yang semakin polar, sebuah tugas yang menentukan bukan hanya bagi masa depan ASEAN, tetapi juga bagi tatanan regional yang inklusif dan multipolar.
