Panggung geopolitik Indo-Pasifik saat ini ditandai oleh rivalitas strategis yang makin intens antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok, menciptakan tekanan polarisasi yang menguji struktur kawasan. Dalam konteks ini, artikulasi visi bersama yang dikemukakan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Narendra Modi melampaui sekadar diplomasi bilateral biasa. Pernyataan bersama tersebut merupakan sebuah narasi geopolitik kontra yang menegaskan prinsip fundamental: tata kelola berdasarkan hukum internasional, kerangka 'bebas, terbuka, dan transparan', serta—yang paling sentral—pengakuan mutlak terhadap peran ASEAN. Ini adalah penolakan implisit namun tegas terhadap praktik hegemoni unilateral dan upaya kekuatan besar manapun untuk mendikte arsitektur keamanan regional, yang selama ini mendominasi wacana strategis di kawasan.
Konsensus Strategis sebagai Fondasi Poros Alternatif
Kesamaan pandangan antara Jakarta dan New Delhi mengenai sentralitas ASEAN dan tata kelola berbasis aturan bukanlah insidental, melainkan cerminan dari konvergensi kepentingan strategis jangka panjang. Sebagai dua ekonomi besar dengan populasi masif dan aspirasi kepemimpinan regional maupun global, Indonesia dan India memiliki kepentingan vital dalam memelihara lingkungan strategis yang stabil, inklusif, dan multipolar. Penekanan pada agensi negara-negara Global South dalam pernyataan bersama mereka menggarisbawahi upaya kolektif untuk memperluas ruang politik dan pengaruh negara berkembang dalam arsitektur internasional yang masih kerap didominasi oleh narasi dan kebijakan kekuatan tradisional dari Barat. Kemitraan strategis ini, oleh karenanya, berpotensi berkembang menjadi suatu 'poros pengimbang' (counter-balancing axis) yang signifikan di Indo-Pasifik, meski dengan karakter non-konfrontatif. Mereka tidak sedang membangun aliansi militer formal yang ditujukan melawan kekuatan tertentu, melainkan mengonsolidasikan konsensus normatif dan memperkuat kapasitas serta legitimasi institusi regional seperti ASEAN sebagai penahan (buffer) tekanan eksternal.
Implikasi Operasional: Memperkuat Arsitektur Kawasan dan Posisi Tawar Kolektif
Dukungan eksplisit dari dua kekuatan demokratis terbesar di Asia ini terhadap sentralitas ASEAN membawa implikasi operasional yang mendalam. Dalam jangka pendek hingga menengah, artikulasi bersama tersebut memberikan suntikan legitimasi dan kekuatan politik yang substansial bagi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP). Dengan sokongan strategis dari Indonesia dan India, AOIP yang berprinsip inklusif, berbasis ASEAN, dan menekankan kerja sama—bukan kompetisi—dapat semakin dikukuhkan sebagai kerangka kerja referensial utama di kawasan. Hal ini berpotensi menyaingi inisiatif-inisiatif lain yang lebih eksklusif, berbasis blok, dan kompetitif yang digulirkan oleh kekuatan besar. Lebih luas, kesepahaman dalam menyikapi konflik global, seperti ketegangan di Timur Tengah, melalui dialog dan diplomasi menunjukkan bahwa visi Prabowo dan Modi tidak terbatas pada dinamika Indo-Pasifik. Mereka secara aktif menawarkan pendekatan alternatif yang menenangkan bagi krisis global, sekaligus memperkuat klaim mereka sebagai pemain global yang bertanggung jawab dan berbasis pada hukum internasional.
Konsolidasi pandangan ini pada dasarnya adalah upaya untuk memperkuat posisi tawar kolektif negara-negara Global South dalam berbagai forum internasional. Bagi Indonesia, kemitraan dengan India memperkuat pilar 'eksternal' dari politik luar negeri yang bebas-aktif, memberikan landasan normatif yang kokoh untuk menavigasi persaingan AS-Tiongkok tanpa harus memilih pihak. Sinergi ini meningkatkan daya tawar Jakarta dalam mempromosikan kepentingan nasionalnya, seperti kedaulatan di Laut China Selatan dan stabilitas di kawasan, melalui kerangka ASEAN yang diperkuat. Dari perspektif keseimbangan kekuatan (balance of power), kemunculan blok normatif yang dipelopori oleh kekuatan menengah seperti Indonesia dan India menambah kompleksitas peta geopolitik Indo-Pasifik. Ini menciptakan sebuah 'kekuatan ketiga' (third force) yang berbasis pada institusi dan aturan, yang dapat berfungsi sebagai penyeimbang terhadap dominasi atau kooptasi oleh salah satu kekuatan besar.
Dalam jangka panjang, keberhasilan poros Indonesia-India ini dalam mempromosikan tata kelola regional yang inklusif akan sangat bergantung pada kemampuan mereka mentransformasikan konsensus politik menjadi kerja sama konkret—baik di bidang ekonomi keamanan maritim, konektivitas, maupun teknologi—serta pada kohesi internal ASEAN sendiri. Tantangannya adalah menjaga momentum dan mencegah inisiatif ini sekadar menjadi retorika di tengah tarikan kuat rivalitas besar. Namun, jika dapat dipertahankan, artikulasi visi bersama ini berpotensi tidak hanya mengukuhkan ASEAN sebagai poros (epicenter) kawasan, tetapi juga merekonfigurasi narasi dominan tentang Indo-Pasifik dari sebuah arena persaingan bipolar menjadi sebuah ruang multipolar yang dikelola bersama berdasarkan hukum dan norma yang disepakati.
