Krisis politik dan keamanan di Myanmar yang dipicu oleh kudeta militer Februari 2021 telah mentransformasikan dirinya dari sekadar konflik internal suatu negara anggota menjadi sebuah stress test geopolitik skala regional yang fundamental. Peristiwa ini secara langsung menempatkan prinsip-prinsip dasar ASEAN—terutama sentralitas organisasi ini dalam mengelola isu kawasan dan prosedur pengambilan keputusan berdasarkan konsensus—di bawah tekanan ekstrem. Di satu sisi, terdapat realitas kekerasan dan kebuntuan politik di dalam negeri Myanmar; di sisi lain, terasa tekanan yang semakin intens dari kekuatan-kekuatan eksternal utama, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, yang menuntut tindakan lebih tegas dan efektif. Titik temu yang sulit ini bukan hanya soal resolusi krisis di Myanmar, melainkan ujian kredibilitas bagi arsitektur keamanan regional yang dibangun ASEAN selama puluhan tahun.
Dilema Sentralitas ASEAN di Tengah Dinamika Kekuatan Global
Konsep sentralitas ASEAN pada dasarnya adalah klaim dan aspirasi untuk menjadi poros utama (primary driving force) dalam arsitektur politik, keamanan, dan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Prinsip ini berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga otonomi strategis kawasan dari dominasi atau intervensi langsung kekuatan besar. Namun, krisis Myanmar yang berlarut-larut telah mengungkap kerapuhan klaim tersebut ketika dihadapkan pada kegagalan kolektif menghasilkan outcome yang nyata. Five-Point Consensus, yang difasilitasi oleh Indonesia pada masa awal krisis, hingga kini terbukti tidak efektif dilaksanakan oleh junta militer. Situasi ini menciptakan vacuum of leadership yang secara geopolitik berbahaya. Ketika ASEAN dianggap tidak mampu bertindak, aktor eksternal merasa semakin berhak dan bahkan terdorong untuk meningkatkan keterlibatan mereka, baik melalui sanksi unilateral, diplomasi paralel, maupun dukungan kepada aktor-aktor non-negara. Dinamika ini secara perlahan namun pasti menggeser locus of initiative keluar dari ASEAN, sehingga mengikis makna sejati dari sentralitas.
Impas dalam penanganan krisis ini juga mengancam kohesi internal ASEAN. Terdapat perbedaan persepsi dan prioritas yang nyata di antara negara-negara anggota mengenai pendekatan yang tepat terhadap junta militer Myanmar. Sebagian mendorong pendekatan yang lebih konfrontatif dan membatasi keterlibatan, sementara lainnya tetap berpegang pada jalan dialog inklusif tanpa syarat. Perpecahan ini tidak hanya melemahkan daya tawar kolektif ASEAN tetapi juga membuka peluang bagi kekuatan eksternal untuk melakukan forum shopping atau memainkan diplomasi bilateral yang dapat memecah belah solidaritas kawasan. Dalam konteks persaingan strategis AS-China, situasi ini menjadi semakin kompleks, di mana setiap langkah ASEAN dapat ditafsirkan melalui lensa aliansi dan pengaruh yang lebih luas.
Implikasi Strategis bagi Indonesia dan Masa Depan Arsitektur Keamanan Kawasan
Bagi Indonesia, sebagai kekuatan pendiri dan inisiator utama Five-Point Consensus, kegagalan ASEAN mengatasi krisis ini membawa implikasi geopolitik yang sangat mendalam. Posisi Indonesia sebagai de facto leader dan pemegang mandat moral di ASEAN sedang dipertaruhkan. Kegagalan kolektif dapat mengikis kepercayaan terhadap kemampuan kepemimpinan Indonesia dalam menyelesaikan masalah kawasan yang pelik. Lebih jauh, sentralitas ASEAN yang tererosi akan langsung berdampak pada postur strategis Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar yang mengedepankan politik luar negeri bebas-aktif, Indonesia sangat bergantung pada lingkungan regional yang stabil dan otonom, di mana ASEAN berfungsi sebagai platform utama untuk menyeimbangkan pengaruh kekuatan besar.
Dalam jangka panjang, risiko terbesarnya adalah erosi prinsip konsensus dan fragmentasi kebijakan keamanan di Asia Tenggara. Negara-negara anggota yang frustrasi dengan ketidakberdayaan ASEAN mungkin akan semakin terdorong untuk mencari jaminan keamanan secara individual di luar struktur regional. Langkah-langkah seperti memperdalam kerja sama militer bilateral dengan AS, China, atau kuasa lainnya, meski pragmatis, pada akhirnya dapat mengarah pada 'hub-and-spoke' system yang baru, dengan ASEAN kehilangan peran sentralnya. Konsekuensinya, Asia Tenggara berpotensi kembali menjadi ajang proxy contestation, mengulangi sejarah kelam yang ingin dihindari melalui pembentukan ASEAN. Stabilitas kawasan, yang merupakan kepentingan vital Indonesia, akan semakin rapuh dan tergantung pada dinamika persaingan kekuatan besar.
Oleh karena itu, krisis Myanmar jauh melampaui dimensi kemanusiaan atau politik domestik semata. Ia telah menjadi titik kritis bagi masa depan tatanan regional Asia Tenggara. ASEAN, dengan Indonesia di garda depan, ditantang untuk berinovasi tanpa sepenuhnya meninggalkan prinsip dasarnya. Mencari formula baru yang mampu menjembatani prinsip non-interferensi dengan tuntutan tanggung jawab kolektif, serta menegosiasikan ruang manuver dengan aktor eksternal tanpa kehilangan kendali, adalah imperatif strategis. Hasil dari ujian kredibilitas ini akan menentukan apakah ASEAN dapat tetap menjadi subjek utama dalam geopolitik kawasannya, atau hanya akan menjadi objek dan arena dari rivalitas kekuatan yang lebih besar.
