Di tengah panggung geopolitik global yang semakin fragmentatif dan kompetitif, laporan State of Southeast Asia 2025 oleh ISEAS-Yusof Ishak Institute menguak sebuah realitas yang kompleks: prinsip netralitas dan sentralitas ASEAN sedang diuji secara mendasar. Fragmentasi global yang ditandai dengan reshoring dan reorganisasi rantai pasok berdasarkan aliansi keamanan telah menggeser dinamika di kawasan yang secara historis menjadi pusat gravitasi ekonomi dan strategis dunia. Dalam konteks ini, kemampuan kolektif ASEAN untuk menjaga posisinya sebagai kekuatan penengah dan penggerak regionalisme menghadapi tantangan eksistensial, terlebih ketika setiap keputusan strategis negara anggota memiliki konsekuensi langsung terhadap keseimbangan kekuatan antara AS dan Tiongkok.
Dinamika Aktor dan Erosi Prinsip Kolektivitas
Persaingan strategis AS-Tiongkok telah menciptakan medan magnet yang sulit ditolak oleh negara-negara di Asia Tenggara. Di satu sisi, AS secara agresif mengkonsolidasikan kerangka keamanan minilateral melalui pakta AUKUS dan QUAD, yang bertujuan tidak hanya untuk memproyeksikan kekuatan militer tetapi juga untuk menciptakan arsitektur teknologi dan rantai pasok yang tahan terhadap pengaruh Tiongkok. Di sisi lain, Tiongkok terus memperdalam footprint ekonomi dan infrastrukturnya melalui Belt and Road Initiative (BRI), menjadikan ekonomi regional semakin interdependen dengan Beijing. Dua pendekatan yang berbeda ini—keamanan versus ekonomi—memaksa negara-negara ASEAN untuk membuat kalkulasi pragmatis yang seringkali bersifat bilateral. Praktik ini, meski mungkin rasional dari perspektif kepentingan nasional jangka pendek, secara perlahan namun pasti berpotensi mengikis fondasi kolektivitas dan sentralitas ASEAN sebagai organisasi regional yang kohesif.
Implikasi geopolitik dari erosi ini sangat serius. Netralitas ASEAN, yang selama ini berfungsi sebagai perisai dan alat diplomasi, berisiko kehilangan kredibilitas jika dipersepsikan hanya sebagai retorika kosong di tengah realitas bandwagoning diam-diam oleh negara-negara anggotanya. Fragmentasi internal dapat mengubah kawasan dari sebuah entitas geopolitik yang bersuara satu menjadi sekumpulan negara dengan kepentingan yang terpecah, sehingga lebih mudah untuk dipengaruhi, dibagi, dan dikuasai oleh kekuatan eksternal. Kondisi ini secara langsung mengancam keseimbangan kekuatan (balance of power) di kawasan, yang selama ini dijaga melalui mekanisme konsensus dan dialog yang dipimpin ASEAN.
Indonesia di Pusat Dilema: Kepemimpinan versus Kepentingan Nasional
Sebagai kekuatan utama dan pendiri ASEAN, Indonesia memikul beban strategis yang luar biasa. Kepemimpinan Indonesia diharapkan dapat merajut konsensus yang semakin sulit di tengah perpecahan geopolitik. Namun, posisi ini berbenturan langsung dengan kepentingan nasional Jakarta yang konkret dan mendesak. Kepentingan kedaulatan di Laut China Selatan, kebutuhan vital akan investasi teknologi dan infrastruktur untuk transformasi ekonomi, serta ambisi untuk menjadi kekuatan maritim global, menempatkan Indonesia pada posisi yang serba salah. Menjaga netralitas sambil memenuhi kebutuhan nasional tersebut memerlukan diplomasi yang sangat lincah, substantif, dan berbasis kekuatan mandiri (strategic autonomy).
Pilihan-pilihan strategis Indonesia akan menjadi penentu bagi masa depan ASEAN. Jika Indonesia terlihat condong terlalu jauh ke salah satu pihak—misalnya, dengan mengintensifkan kerja sama militer dengan QUAD atau sebaliknya, memperdalam ketergantungan ekonomi pada BRI—hal itu dapat menjadi sinyal bagi negara anggota lain untuk mengabaikan upaya kolektif dan mengejar jalur bilateral masing-masing. Sebaliknya, kemampuan Indonesia untuk memimpin dengan contoh, dengan menunjukkan bahwa adalah mungkin untuk berhubungan dengan semua pihak tanpa mengorbankan prinsip-prinsip inti dan kedaulatan, dapat menjadi penahan bagi disintegrasi regional. Tantangannya adalah menerjemahkan kepemimpinan moral ini menjadi mekanisme dan regionalisme yang tangguh dalam menghadapi tekanan eksternal.
Dalam jangka menengah, kebutuhan mendesak adalah memperkuat diplomasi ASEAN menjadi lebih proaktif dan solutif, bukan sekadar wadah dialog. Diplomasi ini harus mampu menawarkan agenda konkret tentang tata kelola digital, keamanan maritim, dan ketahanan rantai pasok yang dapat menjadi alternatif dari skema yang ditawarkan kekuatan besar. Tanpa kemampuan untuk memberikan nilai tambah dan keamanan kolektif yang nyata, sentralitas ASEAN akan terus tergerus. Implikasi jangka panjang paling kelam adalah transformasi Asia Tenggara menjadi ajang proxy competition, di mana konflik kepentingan AS dan Tiongkok disalurkan melalui negara-negara dalam kawasan. Scenario ini akan menghancurkan stabilitas dan kemakmuran regional yang telah dibangun dengan susah payah selama puluhan tahun, serta menempatkan masa depan geopolitik kawasan pada ketidakpastian yang berbahaya. Pada akhirnya, dilema netralitas ASEAN bukan hanya soal memilih pihak, tetapi tentang mempertahankan hak dan kemampuan kawasan untuk menentukan nasibnya sendiri di tengah badai persaingan kekuatan besar.
