Dalam panggung geopolitik Asia Tenggara yang semakin terpolarisasi, kohesi ASEAN tengah menghadapi ujian berat yang langsung bersumber dari intensifikasi rivalitas strategis antara dua kekuatan besar dunia: Amerika Serikat dan Tiongkok. Pusat gravitasi dari tekanan ini terletak di kawasan Laut Cina Selatan, sebuah jalur maritim vital yang klaim teritorialnya tumpang-tindih dan menjadi sumber ketegangan regional yang kronis. Dinamika ini bukan lagi sekadar persoalan sengketa kedaulatan antara negara-negara pengklaim, melainkan telah berevolusi menjadi ajang perebutan pengaruh (sphere of influence) antara Washington dan Beijing. Laporan The Star yang mengangkat isu ini menggarisbawahi sebuah realitas kritis: kemampuan diplomasi kolektif ASEAN untuk menjaga netralitas dan bertindak sebagai satu kesatuan kini terancam terkikis oleh tarik-menarik kepentingan yang dilakukan oleh kedua raksasa global tersebut.
Anatomi Fragmentasi: Kepentingan Nasional dan Tarikan Kekuatan Besar
Fundamental dari tantangan kohesi ini terletak pada heterogenitas kepentingan nasional di antara sepuluh negara anggota ASEAN. Beberapa anggota, seperti Vietnam dan Filipina, secara terbuka menentang klaim dan aktivitas Tiongkok di Laut Cina Selatan dan cenderung menyambut pendekatan serta dukungan keamanan dari Amerika Serikat. Sementara itu, negara-negara seperti Kamboja dan Laos seringkali dipandang lebih dekat secara politik dan ekonomi dengan Tiongkok. Perbedaan posisi ini dimanfaatkan secara aktif oleh kedua kekuatan besar melalui berbagai instrumen kekuatan. Amerika Serikat menggalang patroli kebebasan navigasi (FONOPs), memperkuat kemitraan keamanan bilateral, dan menawarkan investasi infrastruktur melalui skema seperti Indo-Pacific Economic Framework (IPEF). Di sisi lain, Tiongkok merangkul melalui jalur investasi besar-besaran dalam kerangka Belt and Road Initiative (BRI) dan memanfaatkan leverage ekonomi, sambil terus memperkuat postur militernya di feature-feature yang direklamasi. Kombinasi antara perbedaan internal dan tarikan eksternal ini menciptakan retakan pada konsensus ASEAN, yang prinsip dasarnya adalah musyawarah dan mufakat.
Implikasi Strategis bagi Indonesia: Antara Kepemimpinan ASEAN dan Realitas Geopolitik
Bagi Indonesia, sebagai anggota pendiri dan kekuatan sentral di ASEAN, melemahnya kohesi ASEAN memiliki implikasi strategis yang sangat mendalam. Pertama, Indonesia secara tradisional mengandalkan ASEAN sebagai platform utama diplomasinya untuk menstabilkan kawasan dan mendorong penyelesaian sengketa melalui dialog, termasuk dalam perumunan Code of Conduct (COC) untuk Laut Cina Selatan. ASEAN yang terfragmentasi akan kehilangan efektivitasnya sebagai alat diplomasi kolektif, yang pada gilirannya mengurangi kemampuan Indonesia untuk memproyeksikan pengaruhnya dan mengelola ketegangan di kawasan tanpa harus terlibat secara langsung dalam konflik kekuatan besar. Kedua, dengan posisinya yang unik—bukan pengklaim langsung namun memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang tumpang tindih dengan klaim Tiongkok di sekitar Kepulauan Natuna—Indonesia membutuhkan lingkungan regional yang kohesif untuk memperkuat posisi tawarnya. Fragmentasi akan memaksa Jakarta untuk lebih banyak bertindak secara unilateral atau membentuk aliansi-aliansi ad-hoc untuk melindungi kepentingan kedaulatannya di Natuna dan menjaga keamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).
Dalam jangka pendek, konsekuensi paling nyata dari menipisnya kohesi ini adalah potensi stagnasi atau bahkan kegagalan dalam proses negosiasi COC Laut Cina Selatan. Tanpa suara yang solid dari ASEAN, proses yang sudah berlarut-larut ini akan semakin mudah dipengaruhi dan diarahkan oleh kepentingan Amerika Serikat dan Tiongkok, mengubahnya dari instrumen penjaga perdamaian kawasan menjadi alat legitimasi salah satu pihak. Lebih jauh, dalam skenario jangka panjang, disintegrasi kohesi ASEAN dapat mengarah pada pembentukan blok-blok atau alignment yang lebih jelas di kawasan. Hal ini berpotensi meruntuhkan konsep ASEAN Centrality—yang menjadi fondasi stabilitas Asia Tenggara selama ini—dan mengubah kawasan menjadi proxy arena bagi persaingan AS-Tiongkok. Keseimbangan kekuatan (balance of power) yang rapuh akan tergantikan oleh dinamika konfrontatif yang lebih terbuka, dimana negara-negara kecil terpaksa memilih pihak (hedging menjadi semakin sulit), dan ruang manuver strategis Indonesia menyempit.
Oleh karena itu, menjaga kohesi ASEAN bukan hanya soal solidaritas regional, melainkan sebuah imperatif strategis bagi Indonesia dan stabilitas Asia Tenggara. Tantangannya terletak pada kemampuan ASEAN untuk menemukan kembali titik temu di antara kepentingan nasional yang berbeda, sekaligus mengelola hubungan dengan Amerika Serikat dan Tiongkok tanpa terperangkap dalam logika zero-sum game keduanya. Ini memerlukan diplomasi yang lebih lincah, visioner, dan berani dari kepemimpinan Indonesia di dalam ASEAN, serta kesadaran kolektif bahwa fragmentasi hanya akan menguntungkan kekuatan eksternal dan merugikan kedaulatan serta kemakmuran bersama bangsa-bangsa Asia Tenggara di tengah gelombang besar persaingan geopolitik abad ke-21.
