Dalam konfigurasi kekuatan global yang semakin terpolarisasi di sekitar persaingan strategis Amerika Serikat dan Tiongkok, posisi ASEAN sebagai entitas regional menghadapi ujian eksistensial yang mendalam. Ambisi untuk menjadi mitra strategis yang setara bagi semua kekuatan besar—sebuah posisi kunci dalam visi ketahanan kawasan dan otonomi strategis—bertabrakan dengan realitas politik polarisasi global yang menuntut alignment atau pemilihan kubu. Persaingan bipolar ini secara fundamental menguji prinsip sentralitas dan netralitas yang selama ini menjadi fondasi diplomasi ASEAN, sekaligus mengancam untuk mengubah Asia Tenggara menjadi teater persaingan pengaruh yang intensif, sehingga membayangi kapasitas kolektifnya untuk mempertahankan relevansi dalam arsitektur keamanan Indo-Pasifik.
Fragmentasi Internal: Titik Kerentanan dalam Arsitektur Keamanan ASEAN
Analisis geopolitik mengungkap bahwa ancaman paling signifikan terhadap koherensi ASEAN justru bersifat endogen. Diferensiasi kepentingan ekonomi, keamanan, dan politik di antara sepuluh negara anggota menciptakan patahan strategis yang rentan dieksploitasi oleh kekuatan eksternal. Secara geopolitik, negara-negara dengan kedekatan geografis dan ketergantungan ekonomi mendalam terhadap Tiongkok, khususnya di sekitar Laut China Selatan, memiliki kalkulus strategis yang berbeda dengan anggota yang masih memandang Amerika Serikat sebagai penjamin keamanan tradisional utama. Dikotomi kepentingan ini dimanfaatkan secara sistematis melalui pendekatan bilateral yang selektif dari kedua adidaya, sebuah taktik yang secara perlahan-lahan dapat mengikis kapasitas ASEAN untuk berbicara dan bertindak dengan satu suara. Tanpa konsolidasi internal yang solid, klaim sebagai mitra strategis yang monolitik akan tetap menjadi retorika yang sulit dioperasionalkan menjadi kebijakan luar negeri yang konkret dan berdampak.
Bagi Indonesia, sebagai kekuatan sentral dan inisiator ASEAN, fragmentasi ini merupakan ancaman langsung terhadap kepentingan strategis nasional. Stabilitas dan sentralitas ASEAN adalah prasyarat bagi Indonesia untuk memproyeksikan pengaruh dan menjaga keseimbangan kekuatan (balance of power) di kawasan tanpa harus terjerat dalam aliansi eksklusif. Keretakan internal ASEAN akan melemahkan posisi tawar kolektif, mempersulit penyelesaian sengketa seperti di Laut China Selatan, dan pada akhirnya dapat memaksa negara-negara anggota, termasuk Indonesia, untuk melakukan manuver diplomatik yang lebih unilateral dalam merespons tekanan dari kekuatan besar.
Membangun Ketahanan Kawasan: Pergeseran Paradigma dari Diplomasi ke Geoekonomi
Menyadari kerentanan strategis ini, ASEAN telah menginisiasi respons melalui pendekatan geoekonomi yang bertujuan membangun ketahanan kawasan dari dalam. Inisiatif seperti ASEAN Geo-economic Taskforce (AGTF) dan Digital Economy Framework Agreement (DEFA) merepresentasikan pergeseran paradigmatik dari diplomasi yang reaktif menuju pembangunan ketahanan yang proaktif dan berbasis kapasitas. AGTF berfokus pada mitigasi guncangan geoekonomi dan penguatan rantai pasok regional, yang merupakan respons langsung terhadap kerentanan yang terungkap selama pandemi dan eskalasi ketegangan perdagangan global. Sementara itu, DEFA bertujuan menciptakan pasar digital terintegrasi, sebuah langkah strategis untuk meningkatkan daya saing kolektif dan, yang lebih krusial, mengurangi ketergantungan teknologi pada pihak eksternal.
Secara mendasar, mekanisme ini tidak boleh dilihat semata-mata sebagai proyek ekonomi teknis. Mereka adalah instrumen keamanan dan diplomasi yang dirancang untuk menciptakan pusat gravitasi ekonomi sendiri, sehingga memperkuat otonomi strategis kawasan. Dengan memperkuat interdependensi ekonomi intra-kawasan, ASEAN berusaha menciptakan sebuah fondasi material yang membuat intervensi atau tekanan dari kekuatan eksternal menjadi lebih mahal dan kurang efektif. Pendekatan ini sejalan dengan kepentingan Indonesia untuk mendorong kawasan yang lebih mandiri dan resilien, sekaligus menjadi platform bagi Indonesia untuk memimpin dalam isu-isu strategis masa depan seperti keamanan siber, standar digital, dan tata kelola teknologi.
Namun, efektivitas strategi geoekonomi ini sangat bergantung pada komitmen politik dan kapasitas implementasi negara-negara anggota. Di tengah polarisasi global, godaan untuk menerima investasi atau kemitraan teknologi bilateral yang mengikat dari salah satu kutub bisa mengganggu agenda integrasi regional. Keberhasilan ASEAN dalam membangun ketahanan melalui instrumen ini akan menentukan apakah asosiasi ini dapat bertransisi dari objek persaingan kekuatan besar menjadi subjek yang aktif membentuk tatanan regional, sehingga benar-benar layak disebut sebagai mitra strategis.
