Dinamika persaingan strategis antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik telah menciptakan lingkungan keamanan yang kompleks dan penuh tantangan bagi Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Pusat kajian CSIS menganalisis bahwa organisasi regional ini sedang berjuang keras untuk mempertahankan doktrin 'netralitas aktif' yang menjadi landasan pendekatannya selama ini. Konsep ini, yang bertujuan untuk menjaga kemandirian strategis dan menghindari keterjebakan dalam logika blok, kini diuji oleh intensifikasi rivalitas kekuatan besar yang memanifestasikan diri melalui penguatan aliansi keamanan dan peningkatan ketegangan teritorial. Tekanan untuk memilih sisi semakin mengemuka, mengancam kohesi internal ASEAN dan kemampuannya untuk bertindak sebagai satu entitas kolektif yang berpengaruh di kancah geopolitik regional.
Fragmentasi Internal dan Tantangan terhadap Sentralitas ASEAN
Analisis CSIS mengungkapkan adanya perpecahan substansial di antara negara-negara anggota ASEAN dalam merespons isu-isu geopolitik krusial, seperti status Taiwan dan sanksi internasional terhadap Rusia. Perbedaan pendekatan ini mencerminkan variasi dalam kepentingan keamanan nasional dan kedekatan ekonomi dengan kekuatan besar. Filipina dan Vietnam, misalnya, menunjukkan kecenderungan yang lebih kuat untuk memperdalam kerja sama keamanan dengan Amerika Serikat, terutama sebagai respon terhadap klaim-klaim maritim yang tumpang tindih di Laut China Selatan. Sebaliknya, Kamboja dan Laos mempertahankan hubungan ekonomi dan politik yang sangat erat dengan Tiongkok. Polarisasi respons ini secara langsung menguji 'sentralitas ASEAN'—prinsip bahwa organisasi ini harus menjadi episentrum arsitektur regional—dan berpotensi melemahkan kapasitasnya untuk merumuskan kebijakan luar negeri dan keamanan yang kolektif dan efektif.
Respon Strategis: AOIP dan Perebutan Diplomasi
Dalam merespons dinamika ini, Indonesia, sebagai negara dengan ekonomi dan populasi terbesar di kawasan, berusaha memimpin dengan mengadvokasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP). Konsep ini dirancang sebagai alternatif inklusif yang menekankan kerja sama, dialog, dan tata kelola berbasis aturan, bukan konfrontasi dan eksklusivitas aliansi. AOIP berupaya menawarkan kerangka yang dapat menampung kepentingan semua pihak, termasuk kekuatan besar, tanpa memaksa negara-negara ASEAN untuk memilih blok. Namun, tantangan implementasinya sangat besar. Indonesia harus memediasi kepentingan yang saling bertolak belakang di internal ASEAN sambil secara bersamaan meyakinkan kekuatan eksternal tentang relevansi dan netralitas pendekatan tersebut. Ini memerlukan diplomasi yang sangat lincah, berlapis, dan berbasis pada kapabilitas strategis yang kuat.
Implikasi geopolitik bagi Indonesia bersifat mendasar dan mendesak. Posisi Indonesia sebagai kekuatan maritim dan ekonomi menengah (middle power) menuntutnya untuk tidak hanya memperkuat kepemimpinan di ASEAN, tetapi juga secara aktif membentuk arsitektur keamanan regional. Kegagalan ASEAN dalam menghasilkan pendekatan kolektif yang koheren dapat memicu fragmentasi kawasan menjadi negara-negara yang secara terpisah terkait dengan Washington atau Beijing, sehingga menghancurkan 'kesatuan dalam keragaman' yang selama ini dijaga. Lebih lanjut, penguatan aliansi seperti AUKUS dan QUAD—yang meskipun bukan ditujukan untuk ASEAN—dipandang oleh beberapa anggota sebagai potensi provokasi yang dapat meningkatkan siklus keamanan (security dilemma) dengan Tiongkok, sehingga justru memperkeruh suasana di kawasan yang ingin dijaga stabilitasnya oleh ASEAN.
Dalam jangka panjang, daya tahan dan relevansi ASEAN sebagai organisasi kunci akan sangat bergantung pada kemampuannya untuk mentransformasikan netralitas aktif dari sekadar posisi pasif menjadi platform aksi yang proaktif. ASEAN harus mampu menghasilkan respons kolektif yang tangguh terhadap tantangan strategis, mulai dari sengketa maritim hingga keamanan rantai pasok dan stabilitas finansial, tanpa terperangkap dalam narasi persaingan bipolar. Masa depan kawasan Indo-Pasifik, pada akhirnya, akan ditentukan oleh apakah ASEAN dapat berfungsi sebagai penyeimbang (balancer) dan jembatan (bridge), atau justru terpecah dan menjadi ajang proxy dari persaingan kekuatan besar. Pilihan ini bukan hanya tentang organisasi, tetapi tentang stabilitas, kedaulatan, dan kemakmuran ratusan juta jiwa di Asia Tenggara.
