Integrasi kecerdasan buatan dalam domain pertahanan global telah menandai dimulainya fase transformatif baru dalam peperangan modern. Laporan Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) 2025 secara gamblang mengilustrasikan bagaimana pengembangan sistem senjata otonom yang mematikan (LAWS), sistem pendukung keputusan berbasis algoritma, dan peperangan siber otomatis, kini menjadi prioritas strategis bagi negara-negara adidaya. Fenomena ini tidak semata-mata bersifat teknologis, melainkan merupakan manifestasi dari kompetisi geopolitik yang mendasar, di mana keunggulan dalam teknologi AI dipersepsikan sebagai penentu supremasi militer dan pengaruh global di abad ke-21. Perlombaan senjata ini mengubah lanskap keamanan internasional dengan menciptakan asimetri kekuatan yang bersifat disruptif.
Geopolitik Perlombaan AI dan Fragmentasi Aliansi Global
Dinamika aktor utama dalam era revolusi AI-pertahanan ini sangat jelas terlihat pada polarisasi kebijakan antara Amerika Serikat, China, dan Rusia. Ketiga kekuatan besar ini secara masif mengalokasikan sumber daya untuk mengembangkan dan menguji coba sistem otonom, baik di domain udara, laut, darat, maupun siber. Sementara itu, beberapa negara Eropa, meski dengan pendekatan yang lebih hati-hati dan mempertimbangkan etika, juga tak mau ketinggalan dalam upaya memodernisasi postur pertahanannya. Kesenjangan teknologi yang semakin melebar, sebagaimana didokumentasikan SIPRI, tidak hanya memperdalam ketimpangan militer antara negara maju dan berkembang, tetapi juga berpotensi menciptakan fragmentasi dalam aliansi tradisional. NATO, misalnya, menghadapi tantangan internal dalam menyelaraskan doktrin dan standar etika penggunaan senjata otonom di antara negara-negara anggotanya yang memiliki kapasitas dan perspektif hukum yang berbeda.
Pada tataran multilateral, diskursus pengaturan senjata otonom di forum-forum seperti PBB mengalami kebuntuan yang mencerminkan perpecahan geopolitik yang mendalam. Terdapat jurang lebar antara blok negara—sering kali dipimpin oleh yang secara teknologi kurang maju—yang mengadvokasi larangan preventif (preemptive ban) terhadap LAWS, dengan blok negara pengembang teknologi yang bersikukuh pada pendekatan regulasi terbatas yang membolehkan penggunaannya dengan pembatasan tertentu. Kebuntuan ini menunjukkan bagaimana isu etika dalam perang telah menjadi instrumen politik yang kompleks, di mana posisi suatu negara sering kali lebih dipengaruhi oleh kepentingan strategis dan kapabilitas industrinya ketimbang oleh pertimbangan filosofis murni tentang hukum humaniter internasional.
Implikasi Strategis bagi Indonesia dan Stabilitas Kawasan Indo-Pasifik
Bagi Indonesia dan mayoritas negara berkembang lainnya, revolusi AI-pertahanan ini menciptakan dilema keamanan yang multidimensional. Di satu sisi, terdapat kebutuhan imperatif untuk tidak tertinggal dalam modernisasi pertahanan guna menjaga kedaulatan dan integritas wilayah. Di sisi lain, kesenjangan sumber daya dan kapabilitas teknologi berisiko memperlebar ketimpangan kekuatan militer di kawasan, khususnya di Indo-Pasifik yang menjadi arena persaingan AS-China. Posisi geopolitik Indonesia yang strategis dan statusnya sebagai negara kepulauan terbesar membuatnya rentan terhadap dinamika ini, baik dari segi keamanan maritim maupun siber. Penggunaan sistem otonom oleh kekuatan eksternal di perairan sekitar dapat memicu ketidakstabilan dan meningkatkan risiko insiden yang berpotensi eskalatif, terutama jika melibatkan algoritma dengan ambang pelibatan (thresholds for engagement) yang tidak transparan.
Implikasi jangka panjang dari perlombaan senjata berbasis kecerdasan buatan ini adalah perubahan paradigma dalam doktrin perang dan keseimbangan kekuatan global. Kecepatan pengambilan keputusan oleh sistem algoritmik berpotensi mengungguli kecepatan berpikir dan pertimbangan strategis manusia, sehingga mendorong otomatisasi konflik yang dapat mengurangi ruang untuk diplomasi dan de-eskalasi. Hal ini berpotensi menciptakan lingkungan keamanan yang lebih tidak stabil dan dipicu oleh persepsi mesin. Konsekuensinya, tatanan hukum internasional yang ada, termasuk Hukum Humaniter Internasional (IHL), dihadapkan pada tantangan eksistensial terkait prinsip pembedaan (distinction), proporsionalitas (proportionality), dan pertanggungjawaban (accountability). Perangkat hukum yang baru dan disepakati secara global menjadi sebuah kebutuhan mendesak, namun sulit dicapai dalam iklim geopolitik yang kompetitif saat ini.
Dalam konteks ini, Indonesia dituntut untuk tidak hanya menjadi penonton pasif. Sebagai negara dengan pengaruh di ASEAN dan forum multilateral seperti PBB, Indonesia memiliki kepentingan dan kapasitas untuk mendorong diskursus yang konstruktif. Upaya harus difokuskan pada pembentukan norma dan standar regional yang mengatur penggunaan teknologi militer baru, memperkuat ketahanan siber, dan meningkatkan diplomasi preventif. Sementara mengembangkan kemampuan domestik di bidang teknologi pertahanan yang relevan dan etis, Indonesia harus secara aktif berperan dalam menjembatani perbedaan di tingkat global, menekankan pentingnya pengawasan manusia yang bermakna (meaningful human control) sebagai prinsip dasar untuk mencegah eskalasi yang tidak disengaja dan menjaga stabilitas kawasan yang menjadi kepentingan nasionalnya.
