ASEAN di Persimpangan: Ketegangan Laut China Selatan dan Upaya Konsensus yang Terus Menerus

Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN tahun 2025 kembali diwarnai oleh persoalan Laut China Selatan yang belum terselesaikan. Laporan Reuters menyoroti bagaimana upaya merumuskan Code of Conduct (CoC) yang mengikat terus menemui jalan buntu akibat perbedaan pendekatan mendasar antara negara-negara anggota dan tekanan dari kekuatan eksternal. China terus mengedepankan negosiasi bilateral, sementara beberapa negara anggota ASEAN, terutama Filipina dan Vietnam, mendorong kerangka multilateral yang lebih kuat di bawah payung ASEAN. Amerika Serikat, melalui intensifikasi patroli kebebasan navigasi dan pakta pertahanan dengan sekutu regionalnya, semakin mengokohkan keberadaannya sebagai penyeimbang di kawasan. Dinamika ini menempatkan ASEAN pada posisi sulit: menjaga netralitas dan sentralitasnya sambil merespons tindakan-tindakan unilateral yang mengancam stabilitas. Implikasinya bagi Indonesia jelas: sebagai kekuatan maritim utama dan pendorong inisiatif Indo-Pasifik, Jakarta harus terus menggalang solidaritas ASEAN sambil memperkuat kemampuan pengawasan dan penegakan kedaulatan di Natuna. Kegagalan mencapai konsensus yang efektif akan semakin mengikis relevansi ASEAN dan mendorong bipolarisasi keamanan di kawasan, suatu skenario yang bertentangan dengan kepentingan strategis Indonesia untuk kawasan yang stabil dan independen.