Dinamika geopolitik di Laut China Selatan terus mengonfigurasi ulang peta kekuatan di Asia Tenggara, menempatkan ASEAN pada posisi ujian yang krusial. Sengketa klaim teritorial yang tumpang tindih dan intensifikasi aktivitas militer oleh kekuatan besar bukan hanya mengancam stabilitas maritim, tetapi secara fundamental menguji solidaritas dan kapasitas institusional regional untuk merespons kolektif. Proses panjang perundingan Code of Conduct (CoC) yang mandek menjadi cermin nyata dari divergensi kepentingan nasional yang dalam di antara negara-negara anggota, dimana perbedaan posisi sebagai negara claimant dan non-claimant menciptakan celah strategis yang dimanfaatkan oleh kekuatan eksternal.
Dinamika Aktor dan Fragmentasi Keamanan Regional
Analisis geopolitik terhadap konstelasi kekuatan di kawasan mengungkap pola yang mengkhawatirkan. Negara-negara claimant tertentu, seperti Vietnam dan Filipina, secara pragmatis terdorong untuk memperdalam kemitraan keamanan bilateral dengan Amerika Serikat, sebagai penyeimbang terhadap pengaruh dan klaim China. Di sisi lain, Kamboja dan Laos, karena pertimbangan ekonomi dan politik, seringkali dipandang lebih condong ke Beijing. Dinamika ini menciptakan polarisasi terselubung di dalam tubuh ASEAN, sehingga melemahkan efektivitasnya sebagai satu suara kolektif. Akibatnya, sentralitas ASEAN dalam arsitektur keamanan regional terancam tergantikan oleh jaringan aliansi dan kemitraan ad-hoc yang berbasis pada kepentingan masing-masing negara, yang pada gilirannya berpotensi memecah-belah kawasan menjadi blok-blok pengaruh.
Indonesia di Tengah Pusaran: Kepentingan Nasional dan Diplomasi Cornerstone
Posisi Indonesia dalam konfigurasi ini bersifat unik dan vital. Meski bukan claimant utama dalam sengketa Kepulauan Spratly atau Paracel, Indonesia memiliki kepentingan nasional langsung terkait Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di sekitar Kepulauan Natuna yang tumpang tindih dengan klaim garis sembilan-dash China. Lebih dari itu, sebagai negara terbesar dan kekuatan utama di ASEAN, kepentingan strategis Indonesia sangat terikat pada prinsip menjaga kawasan yang damai, stabil, dan diatur berdasarkan hukum internasional. Diplomasi luar negeri Indonesia selama ini menempatkan ASEAN sebagai cornerstone, atau landasan utama. Oleh karena itu, melemahnya kohesi ASEAN akibat tekanan di Laut China Selatan merupakan tantangan eksistensial bagi fondasi kebijakan luar negeri Indonesia. Kegagalan ASEAN bertindak solid akan memaksa Jakarta untuk melakukan kalkulasi ulang yang lebih kompleks, mungkin dengan meningkatkan postur pertahanan di Natuna dan mengeksplorasi lebih jauh kemitraan kuad seperti dengan AS, Jepang, Australia, dan India (QUAD), yang bisa memicu respon balik dari Beijing.
Implikasi jangka pendek dari situasi ini adalah meningkatnya probabilitas insiden maritim—baik bentrokan antara kapal penjaga pantai maupun aktivitas militer—yang dapat dengan cepat bereskalasi menjadi krisis regional. Ketidakpastian hukum akibat belum adanya CoC yang mengikat memberikan ruang bagi tindakan sepihak dan penegasan klaim melalui kehadiran fisik. Dalam perspektif jangka menengah dan panjang, kegagalan menghasilkan CoC yang efektif dan tegas bukan hanya akan mengikis kredibilitas ASEAN, tetapi juga mempercepat restrukturisasi tatanan keamanan Asia Tenggara. Skenario terburuk adalah terkonsolidasinya sphere of influence yang jelas, dimana pengaruh China mendominasi daratan dan laut Asia Tenggara, sementara negara-negara pinggiran bersandar pada jaminan keamanan eksternal AS. Skenario ini bertentangan dengan visi ASEAN tentang kawasan yang sentral, kohesif, dan resilient. Refleksi akhir menunjukkan bahwa Laut China Selatan bukan sekadar arena sengketa teritorial, melainkan teater utama bagi pertarungan yang lebih luas mengenai masa depan tatanan berbasis aturan (rules-based order) di Indo-Pasifik. Ketahanan dan agensi kolektif ASEAN dalam menghadapi tekanan ini akan menjadi penentu apakah kawasan ini dapat mempertahankan otonomi strategisnya atau terperangkap dalam logika permainan kekuatan besar (great power rivalry) yang menghancurkan solidaritas regional.
