Tahun 2025 mengkonfirmasi sebuah pola kritis dalam dinamika keamanan Asia Tenggara: ketegangan di Laut China Selatan terus meningkat, diwarnai insiden maritim yang lebih intens antara kapal China dengan negara-negara anggota ASEAN seperti Vietnam dan Filipina. Fenomena ini bukan lagi sekadar sengketa bilateral sporadis, melainkan ujian fundamental terhadap kohesi dan relevansi ASEAN sebagai kekuatan kolektif. Pada saat yang sama, fragmentasi sikap di antara negara-negara anggota semakin tampak, menggerogoti kapasitas organisasi untuk merespons dengan satu suara yang tegas dan koheren berdasarkan konsensus yang telah lama dibangun.
Geopolitik Tarik-Menarik: Ekonomi, Keamanan, dan Intervensi Kekuatan Besar
Dinamika aktor di kawasan ini merefleksikan kompleksitas geopolitik abad ke-21, di mana kalkulus keamanan nasional terjalin erat dengan ketergantungan ekonomi. Filipina, dengan klaim langsung di wilayah sengketa, telah mengadopsi postur yang semakin vokal, didorong oleh dukungan aliansi pertahanan yang diperkuat dengan Amerika Serikat dan Jepang. Vietnam, dengan warisan sejarah dan keprihatinan keamanan maritim yang mendalam, secara hati-hati namun sistematis meningkatkan kemampuan deterensinya. Kontras tajam muncul dari Kamboja dan Laos, yang cenderung menghindari retorika konfrontatif, sebuah posisi yang secara luas dilihat merefleksikan pengaruh ekonomi dan diplomatik China yang mendalam. Fragmentasi internal ini terjadi di tengah intensifikasi kegiatan patroli kebebasan navigasi (FONOPs) oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya seperti Australia dan Jepang, yang semakin mempolarisasi lingkungan strategis dan memperumit upaya ASEAN untuk menjaga netralitas dan sentralitasnya.
Ujian Bagi Kerangka ASEAN dan Implikasi Strategis bagi Indonesia
Dua kerangka utama ASEAN—perundingan Code of Conduct (COC) dan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP)—kini menghadapi ujian eksistensial. Fragmentasi respons kolektif secara langsung melemahkan daya tawar ASEAN dalam negosiasi COC, yang justru dimaksudkan untuk menciptakan norma dan aturan main yang stabil. Bagi Indonesia, sebagai kekuatan maritim utama dan pemimpin informal di ASEAN, implikasi ini bersifat strategis dan langsung. Ketidakmampuan ASEAN untuk bersikap kohesif melemahkan posisi Jakarta dalam mengamankan kepentingan kedaulatannya, khususnya terkait Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di sekitar Kepulauan Natuna yang tumpang tindih dengan klaim China berbasis 'nine-dash line'. Dalam jangka pendek, imperatif bagi Indonesia adalah memperkuat kemampuan patroli dan penegakan hukum secara unilateral di wilayah kedaulatannya, seraya menjalankan diplomasi intensif untuk mengonsolidasikan posisi ASEAN di bawah payung AOIP.
Namun, analisis jangka panjang menggambarkan skenario yang lebih suram. Ketidakmampuan ASEAN mencapai dan mempertahankan posisi yang kohesif berpotensi mendorong dua konsekuensi geopolitik yang merusak: pertama, dominasi norma dan aturan secara unilateral oleh China, yang akan mengikis prinsip hukum internasional; kedua, polarisasi kawasan yang memaksa negara-negara anggota untuk memilih blok antara Amerika Serikat dan China. Kedua skenario ini secara fundamental akan mengikis 'sentralitas ASEAN'—konsep yang menjadi pondasi kebijakan luar negeri Indonesia dan stabilitas regional selama beberapa dekade. Fragmentasi yang berlanjut dapat mengubah ASEAN dari subjek yang menentukan arsitektur kawasan menjadi objek persaingan kekuatan besar.
Oleh karena itu, tantangan di Laut China Selatan tahun 2025 lebih dari sekadar insiden maritim; ia adalah proksi untuk pertarungan yang lebih besar tentang masa depan tatanan regional. Kemampuan ASEAN untuk mentransendensi perbedaan kepentingan jangka pendek anggotanya dan membangun konsensus strategis yang bermakna akan menentukan apakah organisasi ini dapat tetap menjadi poros keseimbangan kekuatan di Indo-Pasifik, atau justru terseret ke dalam arus fragmentasi yang menjadikannya tidak relevan. Bagi Indonesia, kepemimpinan yang aktif dan visioner bukan lagi pilihan, melainkan keharusan nasional untuk melindungi kedaulatan maritimnya sekaligus menjaga relevansi rumah bersama ASEAN yang menjadi benteng pertama pertahanan strategisnya.
