Tahun 2026 memperlihatkan sebuah pola yang semakin mengkhawatirkan dalam tatanan geopolitik Asia Tenggara, dengan eskalasi aktivitas di Laut China Selatan yang menantang fondasi stabilitas regional. Peningkatan aktivitas militer Tiongkok, termasuk penguatan pangkalan di fitur-fitur yang disengketakan serta frekuensi konfrontasi maritim yang lebih tinggi dengan negara pantai seperti Filipina dan Vietnam, bukan sekadar insiden bilateral. Ini merupakan uji stres langsung terhadap arsitektur keamanan kolektif yang dibangun ASEAN dan terhadap rezim hukum internasional yang diwakili oleh UNCLOS 1982. Dinamika ini mengekspos keretakan mendasar dalam kohesi ASEAN, di mana perbedaan prioritas keamanan nasional dan ketergantungan ekonomi yang beragam terhadap Tiongkok membuat perumusan respons kolektif menjadi sangat kompleks. Celah inilah yang, dalam analisis geopolitik, berpotensi dieksploitasi oleh kekuatan besar untuk memecah belah persatuan kawasan dan memperlemah posisi tawar kolektif.
Dilema Indonesia: Penjaga Kedaulatan dan Penjaga Kohesi ASEAN
Bagi Indonesia, dinamika di Laut China Selatan memiliki dimensi ganda yang rumit. Meski bukan pengklaim utama atas gugusan kepulauan, Indonesia memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di sekitar Kepulauan Natuna yang tumpang tindih dengan klaim historis Tiongkok yang digambarkan dalam 'nine-dash line'. Insiden pelintasan kapal-kapal China di ZEE Indonesia, meski klaim kedaulatan tidak diajukan, tetap merupakan tantangan terhadap hak berdaulat Indonesia atas sumber daya alam dan prinsip UNCLOS yang dianutnya secara teguh. Situasi ini menempatkan Jakarta pada posisi geopolitik yang genting: di satu sisi, ia harus secara tegas mempertahankan kepentingan nasional dan integritas yurisdiksi maritimnya di Natuna. Di sisi lain, sebagai kekuatan sentral dan pendiri ASEAN, Indonesia memikul tanggung jawab untuk menjaga kohesi dan sentralitas organisasi tersebut, mencegah kawasan terpolarisasi tajam oleh persaingan strategis AS-China. Kegagalan mengelola dilema ini dapat memperlemah peran Indonesia sebagai honest broker dan mendorong negara-negara anggota ASEAN lainnya untuk mengambil sikap unilateral atau berpaling sepenuhnya pada aliansi eksternal.
Keterpecahan ASEAN dan Masa Depan Arsitektur Keamanan Regional
Perundingan Code of Conduct (CoC) yang berlarut-larut menjadi cermin nyata dari tantangan mencapai kesepakatan yang efektif di antara sepuluh negara anggota ASEAN. Proses ini tidak lagi hanya soal teknis negosiasi, melainkan telah menjadi arena pertarungan pengaruh dan ujian terhadap relevansi ASEAN sebagai central actor dalam arsitektur keamanan Indo-Pasifik. Ketidakmampuan merespons secara kohesif terhadap tindakan-tindakan yang dianggap mengubah status quo di lapangan berisiko meruntuhkan kredibilitas ASEAN. Implikasinya sangat serius: arsitektur regional dapat bergeser dari model berbasis ASEAN menuju model yang lebih tersegmentasi, didominasi oleh aliansi pertahanan bilateral dengan kekuatan ekstra-regional, atau bahkan terbentuknya blok-blok yang saling bersaing. Pergeseran semacam itu akan secara fundamental mengubah keseimbangan kekuatan (balance of power) di kawasan, meningkatkan ketegangan, dan mengurangi ruang bagi diplomasi dan kerja sama berbasis aturan.
Dalam jangka pendek, kebutuhan Indonesia untuk memperkuat deterrence maritim di perairan Natuna melalui kehadiran yang konsisten dan modernisasi kekuatan laut menjadi sebuah keharusan strategis. Namun, solusi jangka panjang untuk stabilitas Laut China Selatan tidak terletak pada superioritas militer satu pihak atau kemenangan dalam konflik terbuka. Analisis geopolitik yang berkelanjutan menunjukkan bahwa stabilitas hanya dapat dicapai melalui penegakan hukum internasional yang konsisten dan dapat diprediksi. Di sinilah peran strategis Indonesia menjadi krusial. Dengan kapasitas diplomasi, reputasi, dan posisi geopolitiknya, Indonesia memiliki kepentingan sekaligus tanggung jawab untuk memimpin upaya diplomasi intra-ASEAN. Tujuannya harus jelas: pertama, mengembalikan negosiasi kode etik (CoC) yang bermakna dan efektif ke jalur yang tepat waktu. Kedua, dan yang lebih mendasar, secara terus-menerus menegaskan bahwa UNCLOS 1982 adalah satu-satunya dasar hukum yang sah dan tak terbantahkan untuk menyelesaikan sengketa dan mengatur semua kegiatan di laut. Kegagalan kolektif dalam mengelola krisis yang sedang berlangsung ini berisiko tinggi mentransformasikan Laut China Selatan dari wilayah potensi kerja sama ekonomi menjadi sumber konflik terbuka yang permanen, yang konsekuensi keamanannya akan dirasakan oleh seluruh bangsa di kawasan dan melampauinya.
