Upaya membangun kerangka keamanan cyber yang komprehensif di bawah payung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memasuki fase fragmentasi yang kritis dalam beberapa tahun terakhir. Konvergensi pandangan internasional yang diharapkan malah berbalik menjadi polarisasi tajam antara dua blok geopolitik utama. Blok pertama, yang dipelopori Rusia dan Tiongkok, dengan tegas mengadvokasi prinsip kedaulatan digital (digital sovereignty) dan kontrol negara yang dominan atas ruang siber di wilayah yurisdiksinya. Di sisi berlawanan, blok yang dipimpin Amerika Serikat dan sekutu Eropa-nya bersikukuh pada pendekatan multistakeholder, yang melibatkan pelaku non-negara dan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan internet (open internet). Perdebatan mendasar ini telah mengakibatkan stagnasi dan kegagalan untuk mencapai consensus di forum-forum multilateral, menciptakan lanskap tata kelola global yang tercabik-cabik (fragmented). Akibatnya, arena siber global kini beroperasi di bawah seperangkat aturan (rules) dan norma yang berbeda, yang penerapannya sangat bergantung pada afiliasi geopolitik suatu negara, sebuah kondisi yang secara fundamental mengancam sifat universal dan keterhubungan internet.
Dinamika Aktor Global dan Ketegangan di Forum PBB
Fragmentasi pada kerangka global tata kelola siber tidak muncul dalam ruang hampa, melainkan merupakan refleksi langsung dari persaingan strategis dan perebutan pengaruh antara kekuatan besar dunia. Rusia dan Tiongkok secara sistematis telah memanfaatkan platform seperti United Nations Open-Ended Working Group (OEWG) dan Group of Governmental Experts (GGE) untuk mempromosikan narasi bahwa negara memiliki otoritas penuh untuk mengatur konten, data, dan infrastruktur digital di dalam batas wilayahnya. Model ini sering dikaitkan dengan keinginan untuk membatasi aliran informasi dan memperkuat kontrol politik domestik. Sebaliknya, koalisi AS-Eropa memandang pendekatan multistakeholder—yang melibatkan sektor swasta, masyarakat sipil, dan komunitas teknis—sebagai satu-satunya cara untuk menjaga inovasi, hak asasi manusia, dan keamanan jaringan global yang saling terhubung. Ketegangan ini telah mengubah forum PBB menjadi medan pertarungan proksi (proxy battleground) untuk menentukan masa lalu tata kelola dunia digital, di mana setiap blok berusaha mengonsolidasikan pengikut dan mengukuhkan model mereka sebagai standar de facto.
Dilema Indonesia dan ASEAN dalam Menavigasi Fragmentasi
Sebagai negara middle-power dan pemimpin regional di Asia Tenggara, Indonesia menghadapi dilema strategis yang kompleks akibat polarisasi global ini. Di satu sisi, ASEAN, melalui dokumen seperti ASEAN Digital Masterplan 2025, berupaya membangun kerangka kerja regional sendiri yang menyeimbangkan pembangunan ekonomi digital, keamanan, dan—dalam batas tertentu—kedaulatan. Namun, upaya ini tetap rentan terhadap tekanan eksternal untuk menyelaraskan diri (align) dengan salah satu blok dominan. Kepentingan strategis Indonesia yang mendasar adalah mempertahankan kapasitas untuk beroperasi secara efektif di kedua lingkungan digital yang mungkin terbentuk, tanpa terjebak dalam isolasi atau harus memilih pihak secara permanen. Tantangan utama adalah melindungi infrastruktur nasional kritis (critical national infrastructure), yang semakin rentan terhadap ancaman siber yang semakin canggih, justru dalam lingkungan global yang terfragmentasi dan kurang prediktif ini. Tanpa panduan internasional yang koheren, Indonesia dipaksa untuk merancang regulasi dan strategi sibernya dalam kondisi ketidakpastian yang tinggi, yang berpotensi menciptakan celah keamanan dan ketidakselarasan dengan mitra dagang.
Implikasi jangka pendek dari fragmentasi ini adalah kesulitan teknis dan strategis bagi negara-negara seperti Indonesia dalam merumuskan kebijakan yang tangguh. Dalam jangka panjang, skenario paling pesimistis adalah terwujudnya konsep 'splinternet' atau internet yang terpecah berdasarkan blok-blok geopolitik. Dunia dapat menyaksikan terbentuknya beberapa jaringan digital yang terpisah dengan standar teknis, protokol keamanan, dan rezim hukum yang berbeda. Bagi Indonesia, konsekuensi dari 'splinternet' akan sangat signifikan, berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi digital, akses terhadap informasi dan teknologi global, serta—pada akhirnya—kedaulatan dan keamanan nasional. Ekosistem startup dan perdagangan digital Indonesia, yang bergantung pada arus data lintas batas dan keterhubungan global, dapat terhambat secara serius. Analisis menggunakan teori fragmentasi tata kelola global dan proyeksi 'splinternet' ini menyoroti tantangan paradoksal yang dihadapi negara-negara yang berusaha menjaga konektivitas global dan kedaulatan nasional secara simultan di era digital.
Refleksi akhir menunjukkan bahwa posisi Indonesia tidaklah statis. Sebagai negara dengan demografi digital besar dan pengaruh geopolitik yang berkembang di kawasan Indo-Pasifik, Indonesia memiliki modal untuk tidak sekadar menjadi penonton atau korban dari fragmentasi global, tetapi untuk secara aktif berperan sebagai penjembatan (bridge-builder) dan pemikir ulang (norm entrepreneur). Upaya diplomasi siber yang lebih agresif di forum ASEAN dan lintas kelompok di PBB dapat mendorong terciptanya ruang dialog untuk model ketiga yang lebih inklusif, yang menghargai kepentingan negara berkembang tanpa serta-merta mengadopsi model otoriter atau liberal secara penuh. Masa depan tata kelola siber global mungkin tidak akan pernah sepenuhnya terintegrasi, tetapi ruang untuk konsensus terbatas pada isu-isu tertentu—seperti larangan serangan siber terhadap infrastruktur kritis—masih terbuka. Kemampuan Indonesia untuk memanfaatkan peluang ini akan sangat menentukan ketahanan digital dan posisi strategisnya dalam peta kekuatan geopolitik abad ke-21.
