Ekspansi strategis BRICS+ dengan keanggotaan Arab Saudi, Iran, Mesir, serta Ethiopia dan Uni Emirat Arab bukan sekadar penambahan anggota biasa. Fenomena ini menandai transformasi radikal dari forum ekonomi konsultatif menjadi suatu blok geopolitik yang secara eksplisit mengusung agenda untuk mereformasi, bahkan menantang, tata kelola global yang selama beberapa dekade didominasi oleh negara-negara Barat dan institusi-internasionalnya. Pergeseran ini merefleksikan suara kolektif dan ketidakpuasan mendalam dari Global South terhadap struktur tata kelola global yang dianggap timpang, mendesak redistribusi kekuatan dan representasi yang lebih adil. Kebangkitan BRICS+ menjadi salah satu manifestasi paling nyata dari trend multipolaritas yang sedang mempercepat.
Dekonstruksi Tata Kelola Global dan Dinamika Aktor
Agenda reformasi BRICS+ bersifat multidimensi dan menyasar pilar-pilar fundamental tatanan internasional. Pendorongan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan antaranggota merupakan upaya langsung untuk mengurangi dominasi Dolar AS, yang selama ini menjadi instrumen kekuatan ekonomi dan geopolitik Amerika Serikat. Perluasan New Development Bank (NDB) bertujuan menawarkan alternatif pembiayaan pembangunan yang lebih fleksibel dibandingkan lembaga seperti IMF dan Bank Dunia, yang sering dikaitkan dengan conditionalities ketat dan pengaruh kebijakan Barat. Lebih jauh, klaim untuk menawarkan platform alternatif dalam penyelesaian konflik internasional menempatkan blok ini sebagai penyeimbang diplomasi yang dikendalikan oleh P5 Dewan Keamanan PBB.
Dinamika internal blok ini, yang kini mencakup negara dengan agenda geopolitik yang sering kali bersaing—seperti Arab Saudi dan Iran—menunjukkan kompleksitas koalisi ini. Kekuatan pemersatu utama bukanlah kesamaan ideologi, melainkan tuntutan kolektif untuk posisi yang lebih sentral dalam arsitektur global. Keragaman ini menjadi kekuatan sekaligus tantangan bagi kohesi jangka panjang BRICS+. Secara struktural, kebangkitan blok ini berpotensi melemahkan efektivitas dan legitimasi institusi multilateral yang ada, mendorong fragmentasi tata kelola global ke dalam beberapa sphere of influence atau aliansi-aliansi ad hoc yang bersaing.
Implikasi Strategis bagi Indonesia: Navigasi Diplomatik di Era Multipolar
Sebagai negara berkembang besar dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, anggota G20, dan aktor penting di kawasan Indo-Pasifik, Indonesia menghadapi lanskap diplomatik dan ekonomi yang semakin kompleks. Kebangkitan BRICS+ pada satu sisi menawarkan ruang manuver yang lebih luas. Jakarta dapat memanfaatkan platform ini untuk memperkuat suara Global South, mengakses alternatif pembiayaan melalui NDB, dan mendiversifikasi mitra ekonomi serta mata uang dalam perdagangan, mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi dan kebijakan moneter Barat.
Namun, di sisi lain, muncul tantangan navigasi strategis yang pelik. Indonesia harus menyeimbangkan keterlibatan yang lebih dalam dengan BRICS+—yang mungkin menarik secara ekonomi dan simbolis—dengan hubungan tradisional yang mendalam dan strategis dengan ekonomi-ekonomi Barat (AS, UE, Jepang) serta aliansi keamanan di kawasan. Pilihan kebijakan luar negeri Indonesia akan menjadi test case penting bagi kemampuan negara middle power untuk mempertahankan strategic autonomy dalam lingkungan global yang semakin terpolarisasi. Keputusan untuk bergabung atau tidak dengan BRICS+ harus didasarkan pada kalkulasi yang matang mengenai dampaknya terhadap posisi netral dan aktif Indonesia, hubungan dengan ASEAN, serta stabilitas kawasan yang menjadi prioritas utama.
Dalam konteks keseimbangan kekuatan (balance of power) regional, konsolidasi BRICS+ dapat mempengaruhi dinamika di Asia Tenggara dan Laut China Selatan. Keanggotaan negara-negara seperti China dan Rusia yang lebih kuat dalam blok ini, ditambah sumber daya ekonomi dari Timur Tengah, dapat mengubah kalkulus kekuatan. Indonesia dan ASEAN perlu meningkatkan ketahanan dan sentralitasnya agar tidak terseret dalam kompetisi blok-blok besar, sambil tetap memanfaatkan peluang ekonomi yang ditawarkan. Tata kelola global yang semakin multipolar menuntut diplomasi yang lebih lincah, visi strategis yang jelas, dan kapasitas analisis geopolitik yang mendalam dari semua aktor, termasuk Indonesia.
