Blok BRICS+, dengan keanggotaan yang terus berekspansi, telah secara resmi menginisiasi pembentukan dana bersama yang ditujukan untuk mendanai riset sains terapan. Fokus strategisnya mencakup sektor-sektor kunci seperti energi terbarukan, teknologi nano, dan bioteknologi, yang semuanya merupakan pondasi bagi keunggulan ekonomi dan keamanan nasional abad ke-21. Langkah ini bukan sekadar kerja sama teknis, melainkan sebuah pernyataan geopolitik yang jelas: upaya sistematis untuk membangun sebuah ekosistem inovasi alternatif yang otonom, yang berusaha melepaskan ketergantungan dari arus utama ilmu pengetahuan dan teknologi yang selama ini didominasi oleh pusat-pusat global di Barat. Inisiatif ini merefleksikan desakan kolektif negara-negara Global Selatan untuk merebut kendali atas arah perkembangan teknologi dan menciptakan pusat gravitasi pengetahuan baru yang independen.
Fragmentasi Tatanan Inovasi dan Pergeseran Keseimbangan Kekuatan
Peluncuran dana penelitian BRICS+ menandai tahap kritis dalam fragmentasi tatanan teknologi global yang sebelumnya relatif tersentralisasi. Fenomena ini tidak terbatas pada kompetisi ekonomi, tetapi merambah ke ranah keamanan nasional, di mana kepemimpinan teknologi terkait langsung dengan kapabilitas pertahanan, ketahanan energi, dan pengaruh geopolitik. Dengan mengintegrasikan sumber daya keuangan, pasar konsumen yang besar, serta bakat-bakat ilmiah dari negara-negara anggotanya, blok ini berpotensi menciptakan standar, protokol, dan jalur pasokan teknologi yang paralel. Perubahan ini berimplikasi pada keseimbangan kekuatan (balance of power) global, dengan menggeser sebagian poros inovasi dari Atlantik Utara ke Eurasia dan Global Selatan, sekaligus memunculkan persaingan sistematis antar-standar dan sistem aliansi teknologi.
Dinamika aktor dalam konstelasi ini menjadi semakin kompleks. Blok BRICS+ itu sendiri merupakan entitas yang heterogen, menghimpun kekuatan dengan agenda dan prioritas strategis yang beragam, dari Cina yang agresif dalam teknologi hingga Brasil dan Afrika Selatan yang lebih fokus pada transfer teknologi untuk pembangunan. Di sisi lain, aliansi-aliansi teknologi tradisional seperti antara Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan kemungkinan akan semakin mengokohkan kohesinya sebagai respons. Organisasi internasional yang berfungsi sebagai penjaga rezim pengetahuan global, seperti WTO (terkait TRIPS) atau badan-badan standar internasional, akan menghadapi tekanan dari munculnya pusat-pusat normatif teknologi yang baru.
Dilema dan Peluang Strategis bagi Indonesia
Bagi Indonesia, yang telah menyatakan minat untuk bergabung dengan BRICS, perkembangan ini menghadirkan sebuah dilema strategis multidimensi. Di satu sisi, keanggotaan membuka akses yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap pendanaan kolaboratif untuk inovasi dan potensi percepatan penguasaan teknologi kritis. Ini sejalan dengan aspirasi Indonesia untuk menjadi ekonomi berbasis pengetahuan dan meningkatkan kapasitas industri pertahanannya secara mandiri. Namun, di sisi lain, keterlibatan yang dalam dalam ekosistem inovasi BRICS+ berisiko menempatkan Indonesia dalam persaingan teknologi antar-blok yang dapat memengaruhi hubungan strategisnya dengan mitra tradisional seperti Jepang, Amerika Serikat, dan sekutu-sekutunya di kawasan.
Keputusan kebijakan Indonesia dalam merespons undangan ini akan menjadi cerminan nyata dari upayanya mencari 'jalan ketiga' dalam lanskap geopolitik yang semakin terpolarisasi. Posisi ini menuntut diplomasi yang sangat lincah (nimble diplomacy). Indonesia harus dapat memanfaatkan peluang kolaborasi teknologi dari BRICS+ tanpa mengorbankan hubungan transfer teknologi dan keamanan dengan mitra Barat, sekaligus menjaga netralitas dan otonomi strategisnya. Kegagalan menavigasi dilema ini dapat berimplikasi pada terganggunya stabilitas kawasan ASEAN, di mana Indonesia berperan sebagai pemimpin sentral, jika pilihannya dipersepsikan condong terlalu jauh ke salah satu kutub persaingan besar.
Dalam jangka panjang, kebangkitan diplomasi sains BRICS+ ini akan semakin mengukuhkan fragmentasi dunia menjadi beberapa lingkaran pengaruh teknologi yang saling berhubungan namun terpisah. Konsekuensinya adalah dunia yang kurang terintegrasi, dengan risiko duplikasi sumber daya, persaingan standar yang menghambat interoperabilitas, dan potensi eskalasi ketegangan yang berakar pada perbedaan akses dan kontrol atas teknologi kritis. Bagi negara-negara berpendapatan menengah seperti Indonesia, lingkungan ini menuntut kapasitas strategis yang lebih tinggi untuk melakukan diversifikasi kemitraan, melindungi kepentingan keamanan teknologinya, dan terus mengadvokasi tata kelola global yang inklusif dan multilateral agar tidak terjebak dalam logika blok yang eksklusif.
