Arsitektur tata kelola digital global dan lanskap kecerdasan buatan (AI) dewasa ini sedang dikristalisasikan dalam sebuah duopoli geopolitik yang didominasi oleh Amerika Serikat dan Tiongkok. Konstelasi bipolar ini tidak hanya menghasilkan fragmentasi standar teknis yang mengganggu interoperabilitas, tetapi juga telah mengubah ruang digital menjadi arena perebutan pengaruh strategis, di mana kontrol atas infrastruktur data, algoritma proprietary, dan rantai pasok semikonduktor telah menjadi alat proyeksi kekuasaan kontemporer yang krusial. Dalam panorama yang terkotak-kotak ini, aspirasi kolektif dari Negara Global South yang diekspresikan melalui forum-forum seperti BRICS dan koalisi multilateral lainnya merepresentasikan sebuah koreksi strategis terhadap tatanan yang didominasi kekuatan besar. Pergolakan ini bukan sekadar persoalan adopsi teknologi, melainkan sebuah perjuangan mendasar untuk mendefinisikan ulang prinsip-prinsip dan institusi yang mengatur tata kelola digital global, sebuah transformasi yang pada akhirnya akan menentukan distribusi kekuatan ekonomi dan politik sepanjang abad ke-21.
Dilema Kohesi dan Dinamika Kekuatan dalam Poros Berkembang
Konfigurasi Negara Global South, dengan blok BRICS yang terus berekspansi sebagai inti daya tariknya, merupakan sebuah formasi geopolitik yang dinamis namun sarat dengan kompleksitas internal. Negara-negara anggota seperti India, Brasil, dan Afrika Selatan, ditambah dengan kekuatan regional berpengaruh seperti Indonesia dan Arab Saudi, membawa modal strategis berupa populasi yang masif, pertumbuhan pasar digital yang eksplosif, dan cadangan data mentah (raw data) yang sangat besar. Aset kolektif ini secara aktif dijadikan leverage dalam perundingan di forum-forum seperti International Telecommunication Union (ITU) dan G20, untuk menantang hegemonisasi naratif tunggal yang selama ini didiktekan baik oleh blok Barat maupun model Beijing. Agenda bersama mereka mencakup isu-isu krusial seperti pengembangan kerangka etika kecerdasan buatan yang sensitif terhadap konteks sosial-ekonomi negara berkembang, pembentukan rezim tata kelola digital untuk aliran data lintas batas yang menghormati kedaulatan nasional sekaligus mendukung efisiensi ekonomi, serta penyusunan norma keamanan siber yang bersifat kooperatif. Namun, kohesi dari blok ini tidak boleh dinilai berlebihan. Perbedaan kepentingan nasional yang mendasar—seperti persaingan strategis dan teknologi antara India dan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik, atau variasi kapasitas digital dan agenda regulasi domestik antaranggota—menunjukkan bahwa jalan menuju konsensus yang solid akan penuh dengan negosiasi yang alot dan kompromi yang sulit.
Indonesia di Tengah Perebutan Kedaulatan Digital: Antara Oportunitas dan Kerentanan
Bagi Indonesia, keterlibatan aktif dan artikulatif dalam pembentukan narasi Negara Global South terkait tata kelola digital bukan sekadar manuver diplomasi lunak, melainkan sebuah imperatif strategis untuk melindungi kepentingan nasional yang multidimensional. Pertama, ambisi transformasi digital Indonesia, yang tercermin dalam berbagai inisiatif seperti “Indonesia Maju” dan penguatan ekonomi digital, memerlukan ekosistem yang berdaulat dan tahan guncangan. Tanpa partisipasi dalam merancang kerangka global yang adil dan inklusif, ekonomi digital nasional yang sedang bertumbuh pesat berisiko tinggi menjadi sekadar pasar konsumsi pasif atau bahkan medan proxy war bagi kepentingan geo-teknologi AS dan Tiongkok. Kedua, isu kedaulatan data berada di jantung dari kedaulatan digital itu sendiri. Sebagai negara dengan salah satu populasi pengguna internet terbesar di dunia, Indonesia membutuhkan rezim global yang dapat secara simultan memfasilitasi perdagangan dan inovasi berbasis data, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap aset data nasional dari eksploitasi atau pengawasan asing yang tidak diinginkan. Ketiga, posisi Indonesia di persimpangan jalur perdagangan dan kabel laut digital global menjadikannya pemain kunci dalam keamanan infrastruktur siber kawasan. Aliansi dengan negara-negara berkembang sevisi dapat memperkuat kapasitas kolektif untuk menegakkan standar keamanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, alih-alih mengadopsi standar yang dipaksakan.
Implikasi jangka panjang dari kebangkitan poros ketiga ini terhadap stabilitas kawasan dan balance of power global sangat signifikan. Sebuah tata kelola digital global yang lebih multipolar dan representatif berpotensi meredakan ketegangan bipolar, menciptakan ruang manuver yang lebih luas bagi negara-negara menengah seperti Indonesia. Namun, fragmentasi yang berlebihan akibat munculnya banyak blok dengan standar yang berbeda justru dapat memperparah ketidakstabilan, menghambat inovasi, dan memicu konflik teknis yang berlarut-larut. Oleh karena itu, peran Indonesia dan mitra-mitra di BRICS serta G20 bukan hanya untuk sekadar menawarkan alternatif, tetapi untuk menjadi jembatan (bridge builder) dan fasilitator konsensus yang menghubungkan berbagai kepentingan yang bersaing. Keberhasilan dalam merumuskan prinsip-prinsip bersama untuk kecerdasan buatan yang bertanggung jawab dan tata kelola data yang adil akan menjadi tolok ukur nyata dari pengaruh geopolitik kolektif mereka. Kegagalan, di sisi lain, akan semakin mengukuhkan dominasi duopoli yang ada dan membatasi ruang kedaulatan kebijakan digital negara-negara berkembang untuk dekade yang akan datang.
