Kebijakan luar negeri India di bawah kepemimpinan Narendra Modi memasuki fase baru dengan penguatan doktrin 'Neighbourhood First' pada periode ketiganya. Kebijakan ini mengalami pergeseran dari sekadar retorika diplomatik menjadi instrumen geopolitik yang konkret, terutama dalam proyeksi pengaruh di kawasan Samudera Hindia. Fokusnya kini tertuju pada peningkatan bantuan pembangunan dan investasi infrastruktur konektivitas ke negara-negara seperti Sri Lanka, Bangladesh, Maladewa, dan Mauritius. Tindakan ini tidak bisa dilepaskan dari konteks kompetisi strategis dengan China, yang melalui Belt and Road Initiative (BRI)-nya telah secara masif memperluas jejaring ekonomi dan keamanan di kawasan yang sama. Kebijakan India tersebut menjadi manifestasi dari upaya untuk menandingi dan menyeimbangkan dominasi China, menciptakan dinamika keseimbangan kekuatan baru yang multidimensi di Samudera Hindia.
Evolusi Ambisi India sebagai 'Net Security Provider' dan Dinamika Kawasan
Konstruksi kebijakan Neighbourhood First di bawah Modi 3.0 tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sangat bersifat strategis-militer. India secara agresif memperluas jaringan stasiun pengawasan maritim dan kerjasama keamanan maritim dengan negara-negara pulau strategis di Samudera Hindia. Ambisi ini mengakar pada visi India untuk memosisikan diri sebagai 'net security provider' di kawasan, sebuah peran yang secara tradisional diasosiasikan dengan kekuatan hegemon global. Upaya ini merupakan bagian dari narasi kepemimpinan regional India sendiri, yang berusaha menjauhkan kawasan dari ketergantungan pada aktor eksternal. Namun, dinamika ini menghasilkan paradoks bagi negara-negara kecil di kawasan. Di satu sisi, mereka mendapatkan lebih banyak ruang manuver dan opsi kerjasama akibat persaingan antara dua raksasa Asia. Di sisi lain, mereka menjadi semakin rentan terhadap tekanan diplomatik dan politik dari kekuatan yang bersaing, yang dapat memaksa mereka untuk mengambil posisi yang sulit dalam percaturan geopolitik yang lebih besar.
Implikasi Strategis bagi Indonesia dan Tantangan Poros Maritim Dunia
Bagi Indonesia, dinamika yang dipicu oleh kebangkitan maritim India di Samudera Hindia membawa implikasi strategis yang kompleks dan mendalam. Sebagai negara kepulauan terbesar yang secara geografis berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, stabilitas dan keseimbangan kekuatan di kawasan ini adalah kepentingan nasional yang vital. Peningkatan kapasitas dan kehadiran India dapat dilihat sebagai faktor penyeimbang yang positif terhadap dominasi satu kekuatan tertentu, dalam hal ini China. Ruang ini membuka peluang untuk memperdalam dan meningkatkan kerjasama keamanan maritim antara TNI AL dan Indian Navy, mulai dari latihan bersama, pertukaran intelijen, hingga koordinasi patroli di wilayah perairan yang rawan.
Namun, di balik peluang tersebut, terdapat tantangan yang signifikan bagi visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Visi ini menekankan kemandirian, kedaulatan, dan pengelolaan laut yang berkelanjutan. Arus investasi dan proyek-proyek konektivitas infrastruktur dari kekuatan besar seperti India (dan China) berpotensi mengikat negara-negara penerima dalam jejaring kepentingan strategis donor. Indonesia harus secara cermat dan proaktif mengelola masuknya proyek-proyek semacam itu untuk memastikan bahwa mereka selaras dengan kepentingan nasional, memperkuat konektivitas domestik, dan tidak menciptakan ketergantungan baru yang dapat membatasi ruang gerak kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif. Posisi geografis Indonesia yang unik mengharuskannya untuk menjadi 'penjaga keseimbangan' (balancer) dan 'jembatan' (bridge) yang lihai, mampu menjaga hubungan konstruktif dengan semua kekuatan utama di Samudera Hindia tanpa terperangkap dalam aliansi eksklusif yang dapat memicu polarisasi.
Konsekuensi jangka menengah dan panjang dari dinamika ini akan sangat bergantung pada bagaimana India mengoperasionalkan doktrin 'Neighbourhood First' dan respons negara-negara kecil, termasuk Indonesia. Jika India mampu menawarkan kemitraan yang respek terhadap kedaulatan dan berbasis pada kebutuhan riil kawasan, maka stabilitas kolektif di Samudera Hindia dapat terpelihara. Sebaliknya, jika kompetisi dengan China semakin intens dan bersifat zero-sum, maka kawasan berisiko mengalami fragmentasi dan ketegangan yang meningkat. Bagi Indonesia, langkah ke depan adalah memperkuat kapasitas maritim nasional, baik dari sisi pertahanan maupun ekonomi biru, sembari terus memperkuat diplomasi maritim di forum-forum regional seperti IORA (Indian Ocean Rim Association). Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjadi obyek dari persaingan kekuatan besar, tetapi dapat naik tingkat menjadi subyek yang aktif membentuk tatanan keamanan maritim di Samudera Hindia yang stabil, terbuka, dan inklusif.
