Landskap geopolitik Indo-Pasifik saat ini tercirikan oleh fragmentasi yang semakin dalam, utamanya didorong oleh persaingan strategis antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok (China). Dalam konstelasi ini, ASEAN berhadapan dengan tantangan eksistensial untuk mempertahankan 'sentralitas' (ASEAN Centrality) sebagai poros utama arsitektur kawasan. Dua kekuatan besar tersebut secara aktif membangun lingkaran pengaruh melalui aliansi militer, inisiatif infrastruktur, dan kampanye ekonomi, sehingga berpotensi mereduksi peran kolektif ASEAN menjadi sekadar panggung untuk kontestasi kekuasaan. Fragmentasi ini mengancam kohesi regional dan membawa risiko kawasan menjadi medan proxy dalam konflik yang lebih luas, sebuah skenario yang bertentangan dengan kepentingan mendasar negara-negara anggota, termasuk Indonesia.
Dinamika Kekuatan dan Tekanan terhadap ASEAN
Dinamika antara AS dan China menciptakan tekanan ganda terhadap ASEAN. Dari satu sisi, Washington melalui kebijakan Indo-Pasifik Bebas dan Terbuka (FOIP) serta aliansi seperti AUKUS dan Quad, berupaya mengonsolidasi jaringan keamanan untuk membendung pengaruh Beijing. Di sisi lain, Beijing, dengan Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI) serta klaim maritimnya di Laut China Selatan, terus memperluas jejak strategisnya. Kedua pendekatan ini, meski seringkali bersifat inklusif secara retorika, pada praktiknya mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk mengambil posisi yang semakin jelas, sehingga berpotensi merusak konsensus internal dan netralitas yang menjadi prinsip dasar organisasi. Dalam konteks ini, sentralitas ASEAN diuji oleh kemampuannya untuk tetap menjadi platform dialog yang efektif sekaligus menjamin bahwa mekanisme kawasan, seperti KTT ASEAN dan Forum Regional ASEAN (ARF), tidak kehilangan relevansi dan keputusannya tidak diabaikan oleh kekuatan eksternal.
Peran Strategis Indonesia dalam Memperkuat Kepemimpinan ASEAN
Sebagai negara dengan ekonomi dan populasi terbesar di ASEAN, serta lokasi geografis yang strategis di jantung Indo-Pasifik, Indonesia memikul tanggung jawab khusus. Kepentingan nasional Indonesia sangat terikat dengan kemampuan ASEAN untuk menjaga stabilitan dan mencegah eskalasi konflik, khususnya di perairan vital seperti Laut China Selatan dan zona ekonomi eksklusif di sekitar Kepulauan Natuna. Oleh karena itu, kepemimpinan Indonesia bukan sekadar pilihan, melainkan suatu keharusan strategis. Tantangan utamanya terletak pada kemampuan Jakarta untuk menjalankan diplomasi luar negeri bebas-aktif yang luwes: membina hubungan ekonomi yang mendalam dengan China tanpa mengorbankan kerja sama keamanan dengan AS dan sekutunya. Diplomasi ini harus proaktif dalam menginisiasi dan mengonsolidasi mekanisme ASEAN, seperti kesepakatan mengenai Code of Conduct (COC) di Laut China Selatan, serta memperkuat kapasitas pertahanan maritim negara-negara anggota untuk meningkatkan daya tawar kolektif.
Implikasi terhadap keseimbangan kekuatan (balance of power) di kawasan sangat signifikan. Tanpa kepemimpinan ASEAN yang kuat dan kredibel, dinamika bipolar AS-China akan semakin mendominasi, meminggirkan suara negara-negara tengah (middle powers) dan kecil. Hal ini dapat mengarah pada ketidakstabilan yang sistemik, dimana sengketa maritim dan ekonomi ditangani melalui logika blok, bukan hukum dan norma internasional. Dalam jangka panjang, fragmentasi ini dapat menghambat integrasi ekonomi regional, mengganggu rantai pasokan global, dan akhirnya merugikan pembangunan ekonomi negara-negara ASEAN. Oleh karena itu, investasi Indonesia dalam memperkuat kapasitas institusional dan diplomatik ASEAN harus dilihat sebagai investasi dalam ketahanan nasional dan kedaulatan kawasan.
Refleksi akhir menunjukkan bahwa tantangan di Indo-Pasifik justru membuka peluang bagi Indonesia untuk menegaskan kembali relevansi diplomasi multilateral berbasis ASEAN. Peluang itu terletak pada kemampuan Jakarta untuk mengartikulasikan visi alternatif untuk tata kelola kawasan yang inklusif, berbasis aturan, dan tidak didominasi oleh satu kekuatan pun. Inisiatif seperti ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) yang digagas Indonesia merupakan langkah awal yang tepat, namun memerlukan implementasi konkret dan dukungan sumber daya yang memadai. Masa depan stabilitas regional akan sangat bergantung pada apakah Indonesia dan mitra ASEAN-nya dapat mentransformasikan organisasi ini dari arena diplomasi menjadi aktor geopolitik yang kohesif, mampu secara mandiri mengelola konflik dan membentuk arsitektur keamanan yang sesuai dengan kepentingan seluruh negara di kawasan.
