Landskap ekonomi politik internasional global sedang berada di ambang transformasi struktural yang signifikan. Ekspansi BRICS menjadi BRICS+, dengan dimasukkannya kekuatan ekonomi dan geopolitik regional seperti Arab Saudi, Iran, Mesir, dan Ethiopia, jauh melampaui sekadar pertambahan jumlah anggota. Inisiatif ini merepresentasikan upaya konsolidasi geopolitik yang ambisius untuk secara aktif membentuk suatu tata kelola global alternatif terhadap rezim yang selama ini didominasi oleh negara-negara Barat pasca-Perang Dunia II. Dengan menggabungkan porsi signifikan dari populasi dunia, Produk Domestik Bruto global, dan dominasi atas cadangan sumber daya alam strategis, blok ini membangun basis material yang tangguh untuk menantang arsitektur tatanan internasional yang ada. Agenda inti dari proyek ini, yang terletak pada jantung perdebatan ekonomi politik internasional kontemporer, adalah gerakan dedolarisasi. Upaya promosi penggunaan mata uang lokal dan pembangunan sistem pembayaran alternatif bukan semata soal teknis finansial, melainkan sebuah instrumen geopolitik untuk mempercepat terwujudnya dunia multipolar dan merekonfigurasi keseimbangan kekuatan global secara mendasar.
Kohesi versus Fragmentasi: Dinamika Internal dan Tantangan BRICS+
Meskipun narasi kolektif tentang reformasi tata kelola global menarik, analisis mendalam terhadap dinamika internal BRICS+ mengungkap kompleksitas yang berpotensi menjadi titik kelemahan struktural. Heterogenitas kepentingan geopolitik di antara anggotanya sangat tinggi. Rivalitas strategis antara dua negara inti, India dan Tiongkok, meluas dari konflik perbatasan bilateral menjadi persaingan untuk pengaruh di kawasan Indo-Pasifik dan dominasi kepemimpinan dalam kelompok itu sendiri. Dinamika ini diperumit dengan masuknya Arab Saudi dan Iran, dua kekuatan regional Timur Tengah dengan sejarah permusuhan panjang yang baru saja memulai proses rekonsiliasi yang rapuh. Pertanyaan kritis yang mengemuka adalah apakah BRICS+ mampu bertransformasi menjadi kekuatan kolektif yang koheren dengan agenda yang solid, atau hanya akan menjadi arena baru bagi persaingan dan negosiasi kepentingan nasional yang justru melemahkan klaimnya sebagai alternatif yang lebih harmonis. Lebih jauh, terdapat kekhawatiran nyata, khususnya di kalangan pengamat, bahwa inisiatif ini dapat berevolusi menjadi instrumen soft power dan alat perluasan pengaruh hegemoni baru Tiongkok. Persepsi ini tentu menjadi tantangan bagi anggota seperti India, yang memiliki hubungan kompleks dan penuh kalkulasi dengan Beijing. Kohesi politik BRICS+ akan terus diuji dalam ketegangan abadi antara idealisme multipolaritas yang diusung bersama dan pragmatisme serta kepentingan nasional yang spesifik dari masing-masing anggota.
Kalkulasi Geostrategis Indonesia: Antara Peluang dan Kehati-hatian
Sebagai kekuatan menengah utama di Asia Tenggara dan anggota aktif G20, Indonesia menghadapi dilema strategis yang rumit dalam menyikapi konsolidasi BRICS+. Dari satu perspektif, aspirasi kelompok untuk mereformasi institusi keuangan global seperti IMF dan Bank Dunia sejalan dengan posisi tradisional Indonesia yang secara konsisten mengadvokasi tata kelola global yang lebih adil, representatif, dan inklusif. Proyek dedolarisasi dan diversifikasi sistem pembayaran juga menawarkan peluang strategis jangka panjang bagi Indonesia untuk mengurangi kerentanan terhadap gejolak moneter unilateral dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Namun, keputusan Jakarta untuk tidak bergabung—setidaknya dalam tahap ini—merupakan refleksi dari kalkulasi geopolitik yang matang dan berorientasi pada prinsip free and active. Posisi ini memungkinkan Indonesia menjaga fleksibilitas strategis, menghindari keterikatan aliansi yang berpotensi membatasi ruang gerak diplomatik, dan terus menjadi mitra yang diinginkan oleh semua pihak dalam konstelasi global yang semakin terkutub. Lebih penting lagi, Indonesia perlu mempertimbangkan dengan cermat dinamika internal BRICS+, khususnya rivalitas Sino-India, serta implikasinya terhadap stabilitas dan keseimbangan kekuatan di kawasan Indo-Pasifik yang menjadi lingkungan strategis langsung Indonesia.
Implikasi jangka panjang dari kebangkitan BRICS+ terhadap stabilitas kawasan dan arsitektur keamanan global masih bersifat spekulatif namun patut diperhitungkan. Perkembangan ini dapat mendorong fragmentasi lebih lanjut dalam sistem ekonomi dan keuangan internasional, menciptakan blok-blok perdagangan dan pembayaran yang bersaing. Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya, ini meningkatkan kompleksitas navigasi diplomasi ekonomi mereka, memaksa untuk terus-menerus menyeimbangkan hubungan dengan semua kekuatan besar. Namun, proses ini juga dapat berfungsi sebagai katalis untuk mempercepat reformasi yang tertunda di institusi multilateral yang ada, memberikan leverage kolektif yang lebih besar kepada negara-negara berkembang. Tantangan terbesar bagi tatanan internasional yang muncul adalah apakah transisi menuju multipolaritas ini akan berlangsung secara relatif damai dan tertata, atau justru akan ditandai dengan meningkatnya ketegangan dan persaingan yang tidak terkendali antar blok. Dalam konteks ini, posisi Indonesia yang menjaga jarak sekaligus terlibat secara konstruktif mungkin justru merupakan postur yang paling strategis, memungkinkannya untuk berkontribusi dalam membentuk norma dan aturan baru dalam tata kelola global tanpa terperangkap dalam logika persaingan kekuatan besar yang sempit.
