Proyeksi krisis pangan global yang berlanjut hingga 2025–2026 tidak semata-mata merupakan bencana kemanusiaan, melainkan cerminan dari pergeseran paradigmatik dalam geopolitik kontemporer. Pangan telah bertransformasi menjadi instrumen kekuatan (instrument of power) yang kritis, di mana konvergensi dampak perubahan iklim ekstrem—yang memperpanjang siklus El Niño dan La Niña—dengan konflik geopolitik seperti di Ukraina menciptakan lanskap volatilitas tinggi. Dalam konteks ini, ketahanan pangan sebuah negara tidak lagi sekadar soal stabilitas domestik, tetapi menjadi penentu posisinya dalam hierarki kekuatan global dan perhitungan strategis regional.
Fragmentasi Logika Realpolitik dalam Tata Kelola Global
Respons terhadap tekanan krisis ini justru mengakselerasi fragmentasi dan mengikis tata kelola multilateral. Tindakan negara-negara pengekspor utama, seperti India yang membatasi ekspor beras, mengedepankan logika realpolitik dengan prioritas pada stabilitas nasional, meskipun memiliki dampak sistemik yang merugikan negara pengimpor yang rentan. Sementara organisasi seperti FAO dan WFP terus memperingatkan ancaman kelaparan akut yang dapat memicu kerusuhan, aktor non-negara—korporasi agro-global dan spekulan—beroperasi dalam ruang yang memanfaatkan gejolak untuk keuntungan finansial. Dinamika ini menunjukkan pergeseran dari solidaritas global menuju kompetisi kepentingan yang keras, di mana setiap aktor memprioritaskan agenda jangka pendeknya sendiri.
Posisi Indonesia: Potensi Diplomasi dan Kerentanan Logistik
Bagi Indonesia, turbulensi di pasar pangan global merupakan ujian langsung terhadap inti keamanan dan ketahanan nasional. Meski relatif mandiri dalam beras, Indonesia memiliki kerentanan strategis terhadap komoditas impor kritis seperti gandum dan kedelai, serta ketergantungan pada pupuk yang harganya sangat fluktuatif akibat konflik dan gangguan rantai pasok. Dari perspektif geopolitik, posisi sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia merupakan aset negosiasi yang bernilai. Kartu strategis ini berpotensi dipergunakan untuk memperkuat diplomasi pangan, misalnya melalui kemitraan resiprokal atau skema barter trade dengan negara-negara penghasil gandum atau pupuk seperti Rusia, Ukraina, atau Kanada, yang dapat membantu mengamankan pasokan kritis.
Namun, keunggulan potensial ini dibayangi oleh kerentanan logistik yang mendasar. Jalur suplai maritim Indonesia untuk impor dan ekspor sangat bergantung pada choke points global seperti Selat Malaka. Titik kritis geopolitik ini rentan terhadap gangguan multi-sumber: mulai dari eskalasi ketegangan militer di Laut China Selatan, aksi perompakan, hingga tekanan geopolitik dari kekuatan besar yang memperebutkan pengaruh di jalur pelayaran vital. Ketergantungan ini menjadikan ketahanan nasional Indonesia tidak hanya bergantung pada kebijakan domestik, tetapi juga pada stabilitas kawasan dan kalkulasi kekuatan (balance of power) di Indo-Pasifik.
Implikasi jangka panjang dari krisis pangan global ini adalah semakin eratnya kaitan antara keamanan tradisional dan non-tradisional. Negara-negara yang mampu mengonsolidasikan ketahanan pangan, diversifikasi pasokan, dan memperkuat jaringan logistik yang tangguh akan memperoleh posisi tawar yang lebih kuat dalam arsitektur geopolitik baru. Sebaliknya, negara yang rentan berisiko mengalami instabilitas sosial-politik dalam negeri, yang dapat dimanfaatkan oleh aktor eksternal untuk memperluas pengaruh. Bagi Indonesia, momen ini adalah panggilan untuk mengintegrasikan kebijakan pangan, energi, dan pertahanan ke dalam satu kerangka strategis yang koheren, dengan kesadaran penuh bahwa di era volatilitas ini, pangan adalah mata uang baru dalam percaturan kekuatan dunia.
