Krisis Politik Myanmar Setelah 4 Tahun: Kegagalan Konsensus ASEAN dan Pencarian Jalan Baru

Lebih dari empat tahun pasca kudeta militer, krisis politik dan kemanusiaan di Myanmar masih jauh dari penyelesaian. Konsensus Lima Poin ASEAN, yang awalnya diharapkan menjadi kerangka dialog, terbukti tidak efektif dalam mengubah perilaku junta militer. Perpecahan di dalam ASEAN antara negara yang menginginkan pendekatan lebih tegas (seperti Malaysia dan Indonesia) dengan yang mengutamakan non-intervensi (seperti Thailand dan Laos) telah melumpuhkan respons kolektif. Situasi ini telah menciptakan ruang bagi aktor eksternal seperti China dan Rusia untuk memperkuat pengaruhnya dengan mendukung junta, sementara Barat menerapkan sanksi. Bagi Indonesia, kegagalan ini merupakan pukulan bagi diplomasi dan kredibilitas ASEAN sebagai pemimpin kawasan. Krisis ini juga menimbulkan ancaman keamanan lintas batas yang nyata, seperti arus pengungsi, perdagangan narkoba, dan aktivitas pemberontakan bersenjata di perbatasan. Implikasi jangka panjangnya, Indonesia perlu memimpin upaya untuk mereformasi mekanisme ASEAN agar lebih responsif terhadap krisis internal anggotanya, mungkin melalui konsep 'intervensi konstruktif' atau memperkuat kerja sama bilateral dan trilateral dengan negara-negara yang memiliki keprihatinan serupa, sambil terus mendorong inklusi semua pemangku kepentingan di Myanmar.