Kawasan Laut China Selatan menempati posisi sentral dalam tata kelola keamanan maritim global, di mana kompleksitas sengketa tumpang tindih dengan persaingan kekuatan besar (great power rivalry). Dinamika ini mengubah perairan tersebut menjadi arena realpolitik, dengan ASEAN berusaha mempertahankan sentralitasnya melalui perundingan Code of Conduct (CoC) dengan Tiongkok. Proses yang berlarut-larut ini bukan semata soal teknis hukum, tetapi merupakan refleksi dari pergulatan untuk menentukan arsitektur keamanan kawasan di tengah penetrasi pengaruh eksternal, terutama melalui Freedom of Navigation Operations (FONOPs) Amerika Serikat dan sekutunya. Di dalam kalkulus geopolitik yang rumit ini, Indonesia muncul sebagai aktor penentu dengan modal geopolitik unik: bukan claimant state utama, namun memiliki kepentingan strategis mendasar untuk menjaga keseimbangan, supremasi hukum internasional, dan stabilitas di jalur pelayaran global yang vital.
Dinamika Aktor dan Tantangan Konsensus: Fragmentasi dalam ASEAN dan Ambisi Tiongkok
Posisi strategis Laut China Selatan memantulkan fragmentasi kepentingan yang harus direkonsiliasi, menguji kohesi ASEAN. Tiongkok secara konsisten mendorong instrumen CoC yang mengikat secara politis namun fleksibel dalam implementasi, suatu pendekatan yang berpotensi mengabadikan status quo dan mengukuhkan posisi maritimnya. Berhadapan dengan itu, Vietnam dan Filipina, sebagai pihak pengklaim paling vokal, memiliki kepentingan eksistensial untuk sebuah mekanisme yang kuat, berbasis aturan, dan sepenuhnya merujuk pada UNCLOS 1982. Sementara itu, anggota ASEAN lain seperti Singapura dan Malaysia lebih menekankan pada kepentingan kelancaran perdagangan dan ekonomi, yang membuat mereka cenderung pragmatis. Fragmentasi kepentingan inilah yang menjadikan peran diplomasi Indonesia, terutama dalam kapasitasnya sebagai ketua dan de facto pemimpin, menjadi krusial. Indonesia berfungsi sebagai penjembatan (honest broker) dengan mendorong prinsip-prinsip bersama dan solidaritas regional, sembari bersikukuh bahwa hasil akhir harus 'substantif, efektif, dan sesuai dengan hukum internasional'—sebuah formula diplomasi yang berfungsi sebagai banteng pertahanan melawan pelemahan norma hukum laut global.
Kepentingan Strategis Multidimensi Indonesia: Melampaui Sengketa ke Tata Kelola Normatif
Analisis geopolitik terhadap posisi Indonesia di Laut China Selatan harus melampaui narasi sengketa teritorial semata. Meski bukan pihak dalam klaim utama, tumpang tindih antara Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di sekitar Kepulauan Natuna dan klaim Tiongkok yang didasarkan pada 'Sembilan Garis Putus-putus' menempatkan Jakarta pada posisi yang unik dan rentan sekaligus. Oleh karena itu, tujuan strategis Indonesia bersifat normatif dan visioner: membentuk rules-based order di kawasan yang menghormati UNCLOS 1982 secara mutlak. Posisi ini selaras dengan identitas konstitusionalnya sebagai negara kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia dan komitmen historisnya terhadap hukum internasional. Setiap konsensus CoC harus memenuhi tiga prasyarat vital bagi Indonesia: pertama, melindungi kedaulatan dan hak yurisdiksi di Natuna; kedua, tidak membatasi atau mereduksi hak-hak negara kepulauan sesuai UNCLOS; dan ketiga, menjamin Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) tetap terbuka untuk pelayaran internasional, yang merupakan urat nadi ekonomi nasional dan global.
Implikasi strategis dari perundingan ini meluas hingga menguji daya tahan dan relevansi ASEAN sebagai poros keamanan kawasan (regional security provider). Keberhasilan atau kegagalan menghasilkan CoC yang bermakna akan menjadi tolok ukur sentralitas ASEAN dalam mengelola persaingan kekuatan besar. Bagi Indonesia, kegagalan proses diplomasi ini bukan hanya berarti krisis di perairan jauh, tetapi berpotensi langsung mengancam kedaulatan di Natuna, mengganggu stabilitas ALKI, dan pada akhirnya merusak proyeksi Indonesia sebagai kekuatan maritim yang credible. Sebaliknya, keberhasilan dalam mendorong konsensus yang kuat akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin regional yang indispensable, sekaligus mengonsolidasikan tatanan hukum maritim yang menjadi fondasi stabilitas jangka panjang di Asia Tenggara.
Dalam perspektif jangka panjang, dinamika di Laut China Selatan akan terus menjadi barometer pergeseran kekuatan (power transition) di kawasan Indo-Pasifik. Proses CoC, bagaimanapun hasilnya, hanyalah satu babak dalam kontestasi yang lebih besar. Peran kritis Indonesia terletak pada kemampuannya untuk mengartikulasikan kepentingan nasionalnya—yang pada hakikatnya selaras dengan kepentingan stabilitas kawasan—ke dalam mekanisme diplomasi kolektif. Pilihan strategis Jakarta untuk tetap berada di garis depan diplomasi, sambil terus memperkuat kapabilitas pertahanan maritim di Natuna, mencerminkan pendekatan hedging yang sophisticated: membangun kepercayaan dan norma melalui meja perundingan, sambil bersiap untuk setiap skenario eskalasi. Pada akhirnya, kontribusi terbesar Indonesia mungkin bukan pada penyelesaian segera sengketa, tetapi pada penguatan rezim normatif yang mencegah konflik terbuka dan menjaga Laut China Selatan tetap sebagai laut perdamaian, bukan laut pertikaian.
