Kemunculan pakta keamanan trilateral AUKUS pada September 2021 merepresentasikan suatu pergeseran strategis mendalam dalam arsitektur keamanan kawasan Indo-Pasifik. Dilatarbelakangi oleh meningkatnya asertivitas militer Tiongkok di Laut China Selatan dan Selat Taiwan, aliansi yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, dan Australia ini secara eksplisit bertujuan untuk memperkuat kemampuan proyeksi kekuatan maritim sekutu Barat melalui transfer teknologi kapal selam bertenaga nuklir kepada Australia. Langkah ini tidak hanya mengkonsolidasikan poros keamanan Anglo-Saxon, tetapi juga mengindikasikan strategi Washington untuk mengimbangi (counterbalance) Beijing dengan cara yang lebih langsung dan berteknologi tinggi, menandai transisi dari kompetisi strategis ke arena yang lebih konkret.
Reaksi Terbelah dan Tantangan bagi Konsensus ASEAN
Respons terhadap AUKUS di kalangan negara-negara ASEAN menunjukkan perpecahan yang substansial, mencerminkan spektrum kepentingan keamanan dan pandangan geopolitik yang beragam. Sementara negara-negara seperti Vietnam dan Filipina, yang memiliki klaim tumpang tindih dan ketegangan langsung dengan Beijing di Laut China Selatan, cenderung melihat manfaat strategis dalam keberadaan penyeimbang eksternal, negara seperti Malaysia dan Indonesia menyuarakan keprihatinan yang mendalam. Keprihatinan utama berpusat pada potensi stabilitas kawasan yang terganggu akibat eskalasi perlombaan senjata dan meningkatnya militarisasi. Lebih jauh, pakta ini dianggap mengancam prinsip sentralitas ASEAN (ASEAN Centrality) dan netralitas kawasan dengan memperkenalkan aliansi militer eksklusif eksternal yang dapat meminggirkan mekanisme yang dipimpin oleh ASEAN seperti East Asia Summit (EAS) dan ASEAN Regional Forum (ARF).
Implikasi geopolitik dari dinamika ini adalah menguatnya lanskap ketidakpercayaan strategis. Pakta AUKUS, yang direspons Tiongkok dengan keras sebagai tindakan yang bermuatan Cold War mentality, berpotensi memicu siklus aksi-reaksi yang berbahaya. Australia, dengan kapabilitas kapal selam nuklirnya di masa depan, akan memiliki daya pukul dan daya jelajah yang jauh lebih besar, mengubah kalkulus deterensi di perairan regional. Hal ini tidak hanya menargetkan keamanan maritim Tiongkok, tetapi juga menimbulkan pertanyaan kompleks bagi negara-negara kepulauan seperti Indonesia mengenai lintas kapal selam bertenaga nuklir di perairan teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), serta dampaknya terhadap lingkungan maritim yang rapuh.
Posisi Strategis Indonesia dan Imperatif Kebijakan Ke Depan
Bagi Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar dan kekuatan sentral di ASEAN, AUKUS menempatkan Jakarta pada posisi diplomatik yang rumit. Kepentingan nasional Indonesia yang utama adalah menjaga stabilitas kawasan dan mencegah konflik terbuka yang dapat mengganggu kedaulatan, keamanan, dan pertumbuhan ekonomi. Kehadiran kapal selam bertenaga nuklir di perairan sekitarnya, meskipun dari sekutu tradisional, menambah lapisan kompleksitas dalam menjaga kedaulatan di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan ZEE. Oleh karena itu, respons Indonesia bersifat hati-hati namun tegas, menekankan pentingnya transparansi, kepatuhan pada rezim non-proliferasi nuklir (NPT), dan penghormatan terhadap hukum laut internasional (UNCLOS).
Melihat ke depan, konsekuensi jangka menengah dan panjang mengharuskan ASEAN, dengan kepemimpinan aktif Indonesia, untuk melakukan rekalibrasi strategis. Pertama, adalah imperatif untuk memperkuat mekanisme dan kapasitas keamanan kawasan sendiri yang lebih kredibel dan tanggap, agar tidak selalu bergantung pada dinamika kekuatan besar. Kedua, diplomasi inklusif harus terus digalakkan untuk memastikan bahwa semua pihak, termasuk Tiongkok dan anggota AUKUS, tetap terlibat dalam arsitektur dialog kawasan. Ketiga, ASEAN perlu secara kolektif mengartikulasikan dan memperjuangkan rezim keamanan maritim yang berbasis aturan (rules-based maritime order) yang inklusif, guna mencegah dominasi atau hegemoni pihak mana pun. Tantangan AUKUS sesungguhnya adalah ujian nyata bagi ketahanan dan relevansi sentralitas ASEAN dalam mengelola kompleksitas geopolitik Indo-Pasifik yang semakin tinggi.
