Redefinisi Poros Maritim Dunia: Analisis Kebijakan Luar Negeri India di Samudra Hindia dan Resonansinya dengan Indonesia

Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi, India secara agresif mereposisikan diri sebagai ‘pemain poros maritim’ (net security provider) di Samudra Hindia, dengan kebijakan ‘SAGAR’ (Security and Growth for All in the Region) dan ‘Act East Policy’ sebagai pilar utamanya. Kebijakan ini dimanifestasikan melalui peningkatan kerja sama keamanan maritim dengan negara-negara pulau di Samudra Hindia, latihan militer multilateral seperti MILAN dan MALABAR, serta investasi infrastruktur di pelabuhan strategis seperti Chabahar (Iran) dan Duqm (Oman). Dinamika ini tidak terlepas dari upaya menandingi pengaruh Tiongkok yang semakin kuat melalui Jalur Sutra Maritim (Maritime Silk Road) dan kehadiran armadanya di perairan tersebut. Bagi Indonesia, kebangkitan maritim India menawarkan peluang sekaligus kompleksitas. Secara geopolitik, Indonesia dapat memanfaatkan India sebagai mitra penyeimbang (balancer) alami di Samudra Hindia, yang sejalan dengan visi Poros Maritim Dunia Presiden Joko Widodo. Peningkatan kerja sama di bidang pengawasan maritim, industri galangan kapal, dan penanggulangan pembajakan dapat memperkuat kedaulatan Indonesia di ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia). Namun, Jakarta juga harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam narasi persaingan bipolar India-Tiongkok yang justru dapat memecah belah kesatuan ASEAN. Diplomasi Indonesia perlu memastikan bahwa keterlibatan dengan New Delhi tetap dalam kerangka ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) yang inklusif, dan tidak dilihat sebagai bagian dari aliansi yang bersifat menghadapi negara tertentu.