Dalam arsitektur hubungan internasional kontemporer, laut telah menjelma menjadi medan kontestasi baru di mana science diplomacy dan penguasaan data maritim menjadi instrumen kekuasaan yang krusial. United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development (Ocean Decade 2021-2030), yang tengah memasuki fase implementasi intensif, bukan sekadar agenda saintifik multilateral, melainkan arena geopolitik tersamar. Di dalamnya, negara-negara berkejaran mengumpulkan, mengolah, dan mengklaim data oseanografik—mulai dari biodiversitas, pola arus, hingga pemetaan dasar laut—yang nilainya telah melampaui ranah akademis menjadi aset strategis untuk penegasan klaim teritorial, penguasaan sumber daya, dan bahkan mendukung operasi militer bawah laut. Dinamika ini menempatkan Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan Zona Ekonomi Eksklusif yang luas, pada posisi yang simultan: menjadi mitra yang dicari dalam riset laut kolaboratif, namun juga berpotensi sebagai objek dari kompetisi data yang dipicu oleh kepentingan geopolitik negara-negara besar.
Konstelasi Aktor dan Pertarungan di Bawah Permukaan
Landskap science diplomacy di lautan didominasi oleh interaksi kompleks antara organisasi internasional seperti UN dan Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC), negara-negara dengan kapasitas teknologi dan keuangan tinggi (terutama Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang), serta negara-negara kepulauan pemilik wilayah seperti Indonesia. Amerika Serikat, melalui badan seperti NOAA, aktif menjalin kemitraan riset, seringkali dibingkai dalam kerangka bantuan kapasitas dan pembangunan berkelanjutan. Di sisi lain, Tiongkok, dengan ekspansi program riset lautnya yang agresif—terutama di kawasan Laut China Selatan dan perairan sekitarnya—telah mengubah pengumpulan data maritim menjadi alat untuk mengonsolidasi klaim maritimnya dan memperluas pengaruh strategis. Kompetisi ini mencerminkan pergeseran paradigma di mana pengetahuan ilmiah tentang laut tidak lagi netral, tetapi terkait erat dengan proyeksi kekuatan (power projection) dan keamanan nasional.
Bagi Indonesia, keterlibatan dalam berbagai proyek kolaboratif, misalnya dengan NOAA dan institusi-institusi Eropa, menawarkan akses ke teknologi mutakhir dan peningkatan kapasitas. Namun, paradoks muncul dari ketergantungan ini. Kapasitas pemrosesan (processing) dan analisis data domestik yang masih terbatas menciptakan asimetri informasi. Data mentah yang dikumpulkan di wilayah kedaulatan Indonesia dapat dialihkan dan diolah di pusat-pusat penelitian luar negeri, berpotensi digunakan untuk tujuan yang mungkin tidak sejalan atau bahkan merugikan kedaulatan (sovereignty) dan kepentingan ekonomi nasional, seperti eksploitasi sumber daya hayati dan non-hayati secara sepihak atau pemetaan kemampuan operasional militer. Oleh karena itu, isu data sovereignty—kontrol penuh atas data yang berasal dari wilayah yurisdiksinya—menjadi jantung dari kepentingan strategis Indonesia dalam Ocean Decade.
Implikasi Geopolitik dan Posisi Strategis Indonesia
Dalam jangka pendek hingga menengah, gelombang tawaran kolaborasi riset laut dari berbagai pihak kepada Indonesia akan semakin intens. Situasi ini memerlukan respons yang tidak hanya reaktif, tetapi strategis dan berbasis kerangka tata kelola (governance framework) yang kuat. Indonesia membutuhkan regulasi dan protokol yang jelas mengenai kepemilikan, akses, pemanfaatan, dan pembagian keuntungan (benefit-sharing) dari data maritim yang dihasilkan melalui kemitraan internasional. Tanpa hal ini, Indonesia berisiko hanya menjadi penyedia lokasi penelitian (field site) bagi kekuatan-kekuatan riset global, tanpa mampu memanfaatkan data tersebut secara maksimal untuk kepentingan pembangunan nasional, penegakan hukum di laut, dan pertahanan kedaulatan.
Implikasi jangka panjang dari Ocean Decade jauh lebih mendalam: ini akan menentukan posisi Indonesia dalam tatanan geopolitik kelautan global. Apakah Indonesia mampu menjadi subject—aktor aktif yang membentuk agenda, menguasai teknologinya, dan memanfaatkan datanya untuk memperkuat posisi tawar di forum internasional? Ataukah justru terperangkap sebagai object—wilayah pasif yang datanya diklaim, dianalisis, dan dimanfaatkan oleh negara lain untuk mendukung strategi geopolitik mereka sendiri? Jawabannya terletak pada kemampuan bangsa untuk mentransformasi kekayaan lokasi (location advantage) menjadi kekuatan pengetahuan (knowledge power). Peningkatan kapasitas riset domestik, investasi pada ilmuwan dan teknologi oseanografi, serta diplomasi yang cerdas dan asertif dalam setiap negosiasi kolaborasi adalah keniscayaan.
Lebih luas, dinamika ini berimbas pada keseimbangan kekuatan (balance of power) di kawasan Indo-Pasifik. Penguasaan data maritim yang komprehensif di perairan Indonesia dan sekitarnya akan meningkatkan kemampuan negara mana pun dalam hal surveilans maritim, navigasi kapal selam, dan penempatan infrastruktur bawah laut. Oleh karena itu, ketergantungan Indonesia pada satu pihak dalam hal kapasitas riset dapat secara tidak langsung mempengaruhi stabilitas kawasan. Penting bagi Indonesia untuk mempertahankan pendekatan yang seimbang dan tidak teraliansikan secara eksklusif, sekaligus secara aktif membangun kemitraan riset yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak, termasuk dengan negara-negara ASEAN lainnya, untuk membangun ketahanan dan otonomi kolektif kawasan dalam menghadapi kompetisi data global.
Refleksi akhir dari analisis ini menegaskan bahwa Ocean Decade pada hakikatnya adalah cermin dari realitas hubungan internasional abad ke-21: ilmu pengetahuan telah terintegrasi penuh dengan logika kekuasaan. Science diplomacy di lautan adalah medan tempur tanpa tembakan, di mana peta, grafik, dan database adalah senjatanya. Untuk menjaga martabat kedaulatan dan memaksimalkan potensi kelautannya, Indonesia harus bergerak melampaui partisipasi simbolis. Negara ini perlu mengartikulasikan dan memperjuangkan visi kelautannya sendiri dalam kerangka UN, menjadikan diplomasi ilmiah sebagai ujung tombak untuk memperkuat posisi sebagai poros maritim dunia, bukan sekadar objek dalam peta strategis negara lain. Masa depan geopolitik Indonesia mungkin sangat ditentukan oleh kedalamannya—bukan hanya kedalaman lautnya, tetapi kedalaman pemahaman dan penguasaannya atas data yang tersembunyi di dalamnya.
