Solidaritas ASEAN Menghadapi Preseden Global: Komitmen Indonesia-Singapura Jaga Selat Malaka Bebas Tarif

Presiden Prabowo Subianto dan PM Singapura Lawrence Wong secara tegas menegaskan komitmen kedua negara untuk tidak memungut tarif bagi kapal yang melintasi Selat Malaka. Pernyataan ini merupakan respons langsung terhadap tindakan Iran yang memberlakukan biaya di Selat Hormuz, dan sekaligus mengklarifikasi gagasan awal Menteri Keuangan Indonesia yang sempat mengusulkan hal serupa. Dinamika aktor menunjukkan upaya kolektif negara-negara pengelola selat (Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand) untuk menjaga prinsip kebebasan navigasi sesuai UNCLOS, yang bertolak belakang dengan tindakan unilateral Iran. Konteks globalnya adalah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah yang telah menyebabkan lonjakan harga minyak dunia, dimana Selat Malaka sebagai jalur transit minyak terbesar (29% perdagangan minyak laut global) sangat rentan terhadap gangguan. Implikasi geopolitiknya, komitmen ini memperkuat posisi Indonesia dan Singapura sebagai penjaga stabilitas perdagangan global dan mencegah fragmentasi aturan hukum laut. Bagi Indonesia, ini merupakan keputusan strategis jangka panjang yang mengedepankan kepentingan sebagai negara poros maritim dan mitra dagang, dibandingkan keuntungan finansial jangka pendek yang berisiko memicu konflik dan mengisolasi diri. Keputusan ini juga menegaskan peran sentral ASEAN dalam menjaga kestabilan jalur perdagangan dunia.