Pada tahun 2025, persaingan global untuk penguasaan dan penerapan teknologi Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan dalam domain pertahanan dan keamanan telah mencapai intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan lompatan teknologi, tetapi lebih mendasar merupakan manifestasi dari pergeseran keseimbangan kekuatan (balance of power) global menuju arena sipil-militer yang baru. Dalam konteks ini, Indonesia muncul sebagai aktor yang strategis, di mana inisiatif pengembangan AI oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta perguruan tinggi—terutama untuk surveilans maritim, analisis intelijen, dan simulasi pertahanan—harus dipahami bukan semata sebagai upaya modernisasi militer, melainkan sebagai langkah geopolitik untuk mempertahankan otonomi strategis di tengah persaingan antar raksasa teknologi. Pendekatan Indonesia yang berhati-hati, dengan menyeimbangkan kebutuhan operasional dan pertimbangan etika, mencerminkan kesadaran bahwa penguasaan kecerdasan buatan adalah isu kedaulatan yang kompleks.
AI dalam Arsitektur Keamanan Kawasan dan Perimbangan Kekuatan
Dari perspektif geopolitik dan keamanan regional, adopsi AI untuk pertahanan oleh Indonesia memiliki implikasi mendalam terhadap stabilitas Asia Tenggara. Kemampuan deteksi dan respons yang ditingkatkan AI di wilayah maritim yang luas seperti Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia merupakan respon langsung terhadap dinamika ketegangan di Laut China Selatan dan meningkatnya aktivitas militer asing. Teknologi ini berpotensi mengubah kalkulus keamanan tradisional, di mana keunggulan kuantitatif dapat diseimbangkan oleh superioritas kualitatif berbasis algoritma. Namun, hal ini juga berpotensi memicu perlombaan senjata teknologi di kawasan, di mana negara-negara tetangga akan terdorong untuk mengakuisisi atau mengembangkan kemampuan serupa, sehingga berisiko menggeser titik kesetimbangan keamanan regional. Posisi Indonesia yang aktif dalam dialog global tentang tata kelola AI juga merupakan instrumen diplomasi untuk membentuk norma yang dapat meredam potensi destabilisasi dari sistem senjata otonom (lethal autonomous weapons systems atau LAWS) yang menjadi isu kontroversial.
Otonomi Strategis versus Ketergantungan Teknologi: Dilema Kebijakan Indonesia
Strategi Indonesia dalam pengembangan kecerdasan buatan menghadapi dilema klasik geopolitik teknologi: membangun kemandirian versus mengadopsi solusi yang sudah jadi. Proyek-proyek riset domestik melalui BPPT dan BRIN menunjukkan komitmen terhadap otonomi strategis jangka panjang. Namun, tekanan operasional di lapangan dan kesenjangan kapabilitas dengan kekuatan utama dunia mungkin mendorong kebutuhan untuk kolaborasi atau akuisisi teknologi dari pihak eksternal. Di sinilah pertimbangan etika dan keamanan menjadi krusial. Keterlibatan dengan pemasok asing untuk sistem AI pertahanan, terutama yang terkait dengan autonomous weapon systems (sistem senjata otonom) atau analisis intelijen massal, tidak hanya membawa risiko keamanan siber, tetapi juga risiko ketergantungan strategis dan penyusupan nilai-nilai asing yang mungkin bertentangan dengan norma lokal. Oleh karena itu, upaya membentuk posisi tawar dalam pembentukan norma internasional tentang AI adalah bagian integral dari strategi pertahanan nasional, yang bertujuan memastikan bahwa rezim global yang muncul tidak membatasi ruang gerak strategis Indonesia.
Implikasi Jangka Panjang: Posisi Indonesia dalam Tata Kelola Teknologi Global
Kapasitas Indonesia dalam mengembangkan dan mengatur teknologi kecerdasan buatan akan memiliki konsekuensi yang menentukan pada posisinya dalam hierarki kekuatan abad ke-21. Kemajuan dalam bidang ini tidak hanya memengaruhi postur pertahanan langsung, tetapi juga daya saing ekonomi, ketahanan nasional, dan pengaruh diplomatik. Dalam jangka menengah, kemampuan untuk memproduksi AI ‘buatan dalam negeri’ untuk aplikasi keamanan akan menjadi penanda kedaulatan teknologi. Dalam jangka panjang, partisipasi aktif Indonesia dalam forum-forum seperti UN GGE on LAWS (United Nations Group of Governmental Experts on Lethal Autonomous Weapons Systems) atau Global Partnership on Artificial Intelligence (GPAI) akan menentukan apakah negara ini dapat bertransisi dari sekadar pengguna atau objek regulasi, menjadi salah satu pembentuk aturan main (rule-maker) global. Kegagalan untuk menavigasi lanskap geopolitik AI yang kompleks ini berisiko menjebak Indonesia dalam posisi ketergantungan teknologi, yang pada akhirnya akan membatasi kebebasan bertindaknya dalam kebijakan luar negeri dan pertahanan, serta melemahkan klaimnya sebagai kekuatan maritim dan poros maritim dunia.
Refleksi akhir menunjukkan bahwa perjalanan Indonesia dalam teknologi kecerdasan buatan untuk pertahanan adalah sebuah studi kasus mikro dari pertarungan makro atas masa depan tatanan internasional. Ini adalah pertarungan antara visi etika dan pemerintahan yang inklusif melawan logika realis perlombaan senjata dan dominasi teknologi. Pilihan-pilihan kebijakan yang dibuat hari ini—antara inovasi dan regulasi, antara kemandirian dan kerja sama, antara kebutuhan keamanan dan norma humanitarian—akan mengkristalkan peran Indonesia di panggung dunia: apakah akan menjadi negara yang mampu mendefinisikan batasan penggunaan kekuatan di era digital, atau hanya akan menjadi pasar dan medan uji coba bagi sistem yang dikembangkan oleh kekuatan lain. Keseimbangan yang dicari antara kebutuhan operasional dan pertimbangan etika pada akhirnya bukan hanya masalah kebijakan domestik, tetapi adalah fondasi untuk memperjuangkan tata kelola global AI yang lebih adil dan berimbang, yang melindungi kepentingan negara-negara berkembang seperti Indonesia.
