Krisis kemanusiaan pengungsi Rohingya telah mengalami eskalasi dari isu domestik Myanmar menjadi sebuah krisis keamanan transnasional yang menguji ketangguhan dan legitimasi institusi regional Asia Tenggara. Pada tahun 2024, krisis ini bukan lagi sekadar soal humanitarian emergency, melainkan sebuah cerminan langsung dari disfungsi geopolitik ASEAN. Kegagalan junta militer Myanmar mengimplementasikan Konsensus Lima Poin ASEAN—sebuah inisiatif resolusi konflik yang diinisiasi pada 2021—telah menciptakan paradoks fundamental: benturan antara doktrin non-intervensi yang merupakan fondasi organisasi dengan imperatif kolektif untuk menangani dampak sistemik yang mengancam stabilitas regional. Bentrokan prinsip ini tidak hanya melumpuhkan proses diplomatik tetapi juga secara sistematis mengikis kapasitas normatif ASEAN, menurunkan kredibilitasnya di panggung global dan membuka ruang bagi ketidakstabilan yang meluas (spillover effect) di kawasan.
Fragmentasi Regional dan Paralysis Global: Sebuah Ujian Keseimbangan Kekuatan
Respon terhadap krisis pengungsi Rohingya mengungkapkan lapisan fragmentasi geopolitik yang kompleks, baik di tingkat regional maupun global. Di internal ASEAN, tercipta polarisasi yang jelas antara blok negara yang mengadvokasi pendekatan lebih intervensif demi melindungi norma-norma kemanusiaan dan kredibilitas kolektif, dengan blok yang tetap berpegang teguh pada prinsip non-intervensi sebagai harga mati keanggotaan. Fragmentasi ini melumpuhkan mekanisme konsensus murni organisasi dan mengekspos kerapuhan strukturalnya dalam merespons krisis yang mengancam integritas kawasan. Di tataran geopolitik global, respons kekuatan besar justru memperparah fragmentasi ini. Amerika Serikat dan sekutunya memilih jalur tekanan melalui sanksi dan moral suasion, sementara China, dengan kepentingan strategis mendalam pada proyek Koridor Ekonomi China-Myanmar dan akses ke Samudra Hindia, mempraktikkan pendekatan engagement tanpa tekanan substantif terhadap rezim junta. Absennya konsensus strategis antara Washington dan Beijing menciptakan ruang manuver geopolitik yang signifikan bagi Naypyidaw, memungkinkan kebijakan represif domestiknya berlanjut dengan konsekuensi internasional yang minimal, sehingga menstabilkan rezim tersebut sekaligus mengabadikan krisis kemanusiaan.
Posisi Indonesia dalam dinamika ini menempatkannya pada persimpangan strategis yang mengandung dilema mendalam antara identitas normatif dan imperatif realpolitik. Sebagai kekuatan demokrasi Muslim terbesar dunia dan salah satu founding fathers ASEAN, Indonesia memikul ekspektasi besar untuk memimpin respons kolektif yang sesuai dengan norma-norma universal. Secara historis, peran sentral Indonesia dalam diplomasi kawasan membentuk dasar bagi kepemimpinan potensialnya. Namun, ekspektasi ini berbenturan dengan realitas politik yang keras: komitmen mendasar pada prinsip kedaulatan dan non-intervensi sebagai pilar tatanan ASEAN, serta kebutuhan untuk menjaga kohesi internal organisasi yang sudah terfragmentasi. Setiap langkah Indonesia harus mempertimbangkan dengan cermat dinamika hubungan bilateral dengan sesama anggota ASEAN, serta memitigasi risiko geostrategis yang lebih luas.
Implikasi Strategis dan Posisi Indonesia dalam Pergeseran Kekuatan
Krisis yang berlarut-larut ini memiliki implikasi mendalam bagi stabilitas regional dan posisi strategis Indonesia. Pertama, krisis mengikis kapasitas ASEAN sebagai regional security provider, yang pada gilirannya dapat mendorong negara-negara anggota untuk mencari jaminan keamanan eksternal secara bilateral, berpotensi memperdalam pengaruh kekuatan ekstra-regional di Asia Tenggara. Kedua, keberlanjutan krisis menjadi ajang persaingan pengaruh antara AS dan China, di mana Myanmar menjadi pion dalam permainan geopolitik yang lebih besar. Dalam konteks ini, Indonesia berisiko kehilangan daya ungkit normatif dan kepemimpinan moral jika dianggap tidak mampu mengartikulasikan jalan keluar yang kredibel. Ketiga, gelombang pengungsi yang terus-menerus menciptakan tekanan keamanan non-tradisional di perbatasan laut negara-negara tetangga, termasuk Indonesia, yang berpotensi memicu ketegangan antar-negara ASEAN terkait tanggung jawab penampungan dan pemukiman kembali.
Konsekuensi jangka panjang dari kebuntuan ini dapat mengarah pada redefinisi prinsip-prinsip fundamental ASEAN atau, dalam skenario yang lebih suram, pada marginalisasi organisasi tersebut dalam mengelola krisis kawasan. Bagi Indonesia, pilihan strategisnya akan menentukan tidak hanya masa depan ribuan pengungsi Rohingya, tetapi juga bentuk kepemimpinan regionalnya di tengah persaingan kekuatan besar. Momentum ini menuntut diplomasi yang lincah dan berprinsip, yang mampu merangkul inisiatif kreatif—mungkin melalui coalition of the willing di dalam ASEAN—untuk mendesak junta militer Myanmar kembali ke jalur dialog, sambil secara paralel membangun kerangka kerja regional yang lebih tangguh untuk mencegah dan mengelola krisis kemanusiaan di masa depan. Kegagalan mengelola paradoks antara kedaulatan dan tanggung jawab kolektif ini tidak hanya akan meninggalkan luka kemanusiaan yang mendalam, tetapi juga mengikis fondasi tatanan keamanan kolektif yang selama ini dijaga ASEAN.
